Jakarta, PR Politik – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Senin (7/7) di Gedung DPR RI, Jakarta. Agenda rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, sekaligus mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2024.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, SH, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja dan tata kelola anggaran yang ditunjukkan Polri dan Kejaksaan. Ia menilai kedua lembaga tersebut telah menunjukkan performa luar biasa dalam serapan anggaran serta pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami sangat bangga sebagai mitra Komisi III. Polri dan Kejaksaan sudah berhasil mencapai WTP, sesuatu yang tidak mudah dicapai oleh banyak kementerian/lembaga lainnya,” ujar Bimantoro.
Ia juga mengapresiasi capaian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, serta kualitas indeks data yang telah mencapai lebih dari 80%. Begitu pula dengan Kejaksaan, yang dinilai berhasil mengungkap sejumlah kasus besar dengan kerja luar biasa.
Namun demikian, Bimantoro memberikan sejumlah catatan strategis untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026. Untuk Polri, ia menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada integritas dan profesionalitas penyidik agar keadilan hukum benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di lapangan. Maka pengawasan internal dan pembinaan SDM yang berintegritas harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, kepada Kejaksaan, Bimantoro menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pemulihan aset (asset recovery). Menurutnya, keberhasilan Kejaksaan dalam membongkar kasus besar seharusnya berdampak langsung pada pemulihan kerugian negara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
“Optimalisasi PNBP harus berjalan seiring dengan aset recovery, agar hasil dari kinerja Kejaksaan tidak hanya dirasakan secara hukum, tapi juga secara ekonomi oleh masyarakat,” jelas legislator asal Fraksi Gerindra itu.
Mengakhiri pernyataannya, Bimantoro menyatakan bahwa Fraksi Partai Gerindra memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rencana anggaran Polri dan Kejaksaan untuk tahun 2026.
“Kami menyetujui seluruh anggaran yang diajukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran atas kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan,” tutupnya.
Sumber: fraksigerindra.id
