Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta pemerintah mengkaji ulang terkait rendahnya alokasi anggaran untuk Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Badan tersebut memiliki peran vital dalam menjaga mutu produk nasional dan mendukung peningkatan daya saing industri nasional, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan fiskal negara.
“Terkait alokasi anggaran BSN yang dipotong drastis, ini perlu dikaji ulang. Kita harus ingat bahwa BSN adalah aktor utama yang menjaga mutu produk nasional,” ujar Erna dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan BSN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Srikandi Partai NasDem itu menilai pemangkasan anggaran sangat tidak tepat, terutama di tengah kondisi industri nasional yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
“Kalau kita bicara soal peningkatan daya saing industri, maka BSN harus diperkuat. Saat industri kita tidak baik-baik saja, lembaga seperti BSN justru sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Erna juga menyampaikan keprihatinannya atas perlakuan fiskal terhadap BSN yang dinilai tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga lainnya.
“Saya melihat BSN ini seperti dianaktirikan. Kalau dibandingkan dengan lembaga lain, ibaratnya seperti bawang merah dan bawang putih,” ujarnya.
Ia menyoroti ketimpangan antara capaian kinerja BSN yang tinggi dan alokasi anggaran yang justru mengalami pemotongan drastis.
“BSN mencatat realisasi anggaran sebesar 99,76%, tapi alokasi untuk tahun 2026 malah dipotong hingga 26%. Ini sangat tidak berbanding lurus,” tegas Erna.
Lebih lanjut, Erna menekankan bahwa Fraksi Partai NasDem merekomendasikan agar penurunan anggaran BSN dikaji ulang karena berpotensi menghambat pelayanan publik serta melemahkan sistem mutu nasional.
“Penurunan anggaran ini bisa menimbulkan stagnasi terhadap pelayanan publik, terutama dalam menjaga mutu produk nasional. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
