Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wardatul Asriah, mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera menyelesaikan permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2025 yang masih tersendat pada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia menilai keterlambatan ini dapat berdampak serius pada upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan.
Dorongan itu disampaikan Wardatul setelah Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa jutaan penerima bansos mengalami gagal salur akibat berbagai kendala administratif, seperti rekening tidak aktif, rekening tidak ditemukan, hingga ketidaksesuaian antara nama dan nomor rekening.
“Kendala penyaluran harus segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan melakukan respon cepat, untuk memastikan 1,3 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima bansos tetapi terkendala administratif dapat segera menerima haknya. Saya berharap kendala serupa tidak terulang lagi,” kata Wardatul di Jakarta, Rabu (19/6).
Wardatul menekankan bahwa bansos merupakan bagian penting dari paket stimulus 2025 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ia mendorong Kemensos segera berkoordinasi secara intensif dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memperlancar distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memastikan keakuratan data penerima.
“Masyarakat yang belum menerima bansos agar aktif memeriksa serta memperbaiki data melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, maupun Badan Pusat Statistik (BPS) daerah,” imbaunya.
Pemerintah diketahui telah menambah anggaran bantuan sosial melalui kebijakan penebalan bansos. Penyaluran tahap kedua dimulai pada Juni 2025 kepada 18,3 juta KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Kebijakan ini menjadi salah satu langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam mempertahankan program perlindungan sosial yang pro-rakyat serta sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi rumah tangga,” ujar Wardatul.
Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga peran bansos dalam menjaga daya beli masyarakat sangat vital.
“Ketika konsumsi masyarakat tertekan, dampaknya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bansos yang diterima lalu dibelanjakan di pasar dan warung setempat, sehingga mendorong perputaran ekonomi lokal,” tambahnya.
Hingga kini, Kemensos belum mengumumkan jadwal pasti penyelesaian persoalan administratif tersebut. Namun, proses verifikasi dan pembaruan data dikabarkan terus berlangsung agar seluruh penerima dapat memperoleh haknya sebelum akhir kuartal ketiga tahun ini.
Sumber: fraksigerindra.id
