Manggarai Barat, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, menyerukan kepada pemerintah pusat agar memberikan perlakuan khusus bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai langkah konkret mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih membelenggu wilayah tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi XI ke Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (28/05/2025).
“NTT memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Tingkat kemiskinan di sini hampir mencapai 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang sudah turun ke sekitar 8 persen. Artinya, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujar Marwan.
Politisi senior dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menekankan bahwa NTT tidak hanya berhadapan dengan persoalan kemiskinan, tetapi juga ketimpangan sosial, rendahnya laju pertumbuhan ekonomi, serta tingginya angka pengangguran terbuka. Menurutnya, tanpa adanya langkah afirmatif yang konkret dan terukur, kesenjangan antara NTT dan wilayah-wilayah maju akan semakin sulit dijembatani.
“Pemerintah harus memberikan kebijakan fiskal yang lebih progresif, agar pembangunan di NTT bisa dipercepat. Ini bukan soal bantuan, tapi soal keadilan pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Marwan mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan turut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di NTT.
“Kita perlu dorong kredit yang murah dan mudah diakses oleh pelaku UMKM. Jika ini dilakukan bersamaan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, dampaknya akan sangat besar bagi pengurangan kemiskinan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita masyarakat NTT saat ini baru mencapai sekitar Rp25 juta per tahun, tertinggal jauh dibanding rata-rata nasional yang telah menyentuh angka Rp78 juta. Kondisi ini, kata Marwan, akan semakin memperlebar jurang ketimpangan apabila tidak segera ditangani dengan intervensi kebijakan yang luar biasa.
“Kalau intervensi tidak dilakukan dari sekarang, kita hanya akan melihat NTT sebagai daerah yang stagnan, sementara ketimpangan nasional semakin lebar,” ujarnya.
Marwan turut mengapresiasi perkembangan kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata internasional. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada wilayah strategis tersebut. Pemerataan program nasional ke seluruh kabupaten dan kota di NTT menurutnya sangat mendesak.
“Kita harus perluas jangkauan pembangunan agar seluruh masyarakat NTT bisa merasakan manfaat yang setara. Jangan sampai hanya Labuan Bajo yang maju, sementara daerah lainnya tertinggal,” tutupnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
