Jakarta, PR Politik — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengimbau agar tidak terjadi benturan antar pejabat pemerintah terkait pelaksanaan diskon tarif listrik yang baru-baru ini diumumkan. Ia menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan koordinasi antar kementerian dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah disepakati, khususnya antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Menurut saya, jangan membentur-benturkan di antara pengambil kebijakan, karena ini sudah menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian,” kata Herman Khaeron kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).
Pernyataan ini menyikapi perbedaan pernyataan antara Airlangga dan Bahlil mengenai rencana pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang dijadwalkan mulai 5 Juni 2025. Airlangga menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari enam paket stimulus ekonomi nasional yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui ketentuan teknis terkait kebijakan tersebut.
“Saya sampai dengan sekarang belum pernah menyampaikan itu. Dan itu kan dari tempat yang lain ya, dari kementerian lain, jadi saya belum bisa mengomentari itu,” ujar Bahlil kepada media, Senin (26/5/2025), seraya menambahkan dirinya baru tiba dari perjalanan dan belum mendapatkan laporan dari timnya.
Menanggapi kondisi ini, Herman Khaeron mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Menurutnya, diskon tarif listrik adalah kebijakan lintas kementerian yang sudah diputuskan dalam paket stimulus dan harus dijalankan dengan kompak.
“Tinggal mungkin masalah timing yang harus dicocokkan,” jelas Herman, seraya menyarankan agar setiap kementerian melakukan sinkronisasi teknis dan komunikasi internal yang lebih baik.
Diskon tarif listrik yang diumumkan Menko Airlangga sebelumnya ditujukan bagi rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA sebagai upaya konkret menstimulasi konsumsi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. Namun ketidaksinkronan antar kementerian dalam penyampaian informasi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait soliditas pemerintah dalam menjalankan kebijakan nasional.
Herman Khaeron menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali bahwa kebijakan apapun yang sudah ditetapkan pemerintah harus didukung oleh semua pihak secara terkoordinasi, bukan justru menjadi ajang disonansi yang bisa menurunkan kepercayaan publik.
“Kita butuh ketegasan arah dan keselarasan komunikasi kebijakan, karena yang paling terdampak kalau gagal sinkron itu ya masyarakat,” tandasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
