Pandeglang, PR Politik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong sinergi lintas pihak dalam mendukung keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya dengan memperkuat pendanaan alternatif di luar anggaran pusat. Pernyataan ini disampaikan usai kunjungan kerja di Gedung Pendopo Pandeglang, Banten, Kamis (22/5/2025).
Menurut Zulfikar, PTSL telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala terkait keterbatasan anggaran, termasuk pembiayaan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat di Pulau Jawa dengan biaya maksimal Rp150.000.
“Kita tadi menemukan bahwa anggaran itu sebenarnya masih kurang. Justru karena itu, kita mendorong adanya kolaborasi. Pemerintah daerah harus kreatif mencari sumber pendanaan lain yang bisa membantu mendukung PTSL,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyebutkan beberapa sumber pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan, seperti dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta di daerah. Menurut Zulfikar, kolaborasi ini penting karena program PTSL tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga berdampak positif pada tata kelola aset pemerintah daerah.
“Dana pokir bisa digunakan, CSR juga bisa. Karena itu, kami tekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Program ini manfaatnya besar. Masyarakat jadi punya kepastian hukum atas tanahnya, dan pemda juga bisa meningkatkan nilai ekonomi dari aset yang dimiliki,” katanya.
Zulfikar juga mengingatkan agar pelaksanaan program PTSL tetap mengacu pada ketentuan resmi dan menghindari pungutan liar di luar aturan yang berlaku. “Untuk urusan pertanahan, ikuti saja standar yang sudah ada. Kalau PNBP-nya sekian, ya itu yang diterima. Jangan ada tambahan-tambahan yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Ketua DPRD Pandeglang, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Mereka memaparkan berbagai inovasi dan capaian dalam penanganan pertanahan, termasuk progres program PTSL yang telah melampaui 50 persen.
Sumber: emedia.dpr.go.id
