Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, memberikan tanggapan terhadap rencana pemerintah yang akan mengalihkan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke kawasan Timur Tengah dan Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini perlu didasari kajian menyeluruh terutama dalam aspek keekonomian, agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.
“Perlu riset lebih lanjut tentang apakah spesifikasi di Timur Tengah dan AS sesuai dengan yang dibutuhkan dan harga akhir impor sampai ke pembeli tetap kompetitif dengan pasokan yang terjamin,” ungkap Eddy.
Selain menekankan pentingnya efisiensi dan keandalan pasokan, Eddy juga mendorong agar langkah pengalihan ini menjadi bagian dari strategi besar menuju transisi energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Rencana pengalihan impor BBM ini sebaiknya dibarengi dengan percepatan pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT), serta transformasi sektor hilir energi agar lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil tidak cukup hanya dilakukan melalui diversifikasi sumber pasokan dari luar negeri. Menurutnya, arah kebijakan energi nasional harus berpindah ke sumber yang lebih bersih, sejalan dengan tren global menuju dekarbonisasi.
“Ini bukan hanya soal mengganti pasokan dari luar dengan produksi dalam negeri, tetapi juga soal mengarahkan energi kita ke sumber yang lebih bersih. Kita tidak bisa terus menerus bergantung pada energi fosil di saat dunia bergerak ke arah dekarbonisasi,” tegas Eddy.
Sebagai seorang Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia, Eddy mendorong pemerintah untuk segera memperkuat kapasitas kilang domestik, memberikan insentif untuk pengembangan energi hijau, serta menyusun peta jalan transisi energi yang konkret dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Target bauran energi terbarukan tahun ini adalah 19 persen. Perlu komitmen kuat untuk pada akhirnya mencapai NZE di tahun 2060 mendatang. Di antara yang saya selalu sampaikan adalah elektrifikasi sektor transportasi baik publik maupun pribadi dan elektrifikasi rumah tangga, khususnya untuk menghapus ketergantungan kita terhadap impor LPG yang digunakan untuk memasak,” paparnya.
Eddy juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum berbasis listrik sebagai solusi untuk menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi serta mengurangi emisi gas rumah kaca.
“Menambah armada bis umum listrik dan memperluas wilayah operasinya akan semakin mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” tambahnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal arah kebijakan energi nasional agar selaras dengan amanat konstitusi. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus menjamin keadilan sosial dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
“Transisi energi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pihak — pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sumber: fraksipan.com
