Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang selama ini diterapkan di Indonesia. Sistem ini dinilai mendorong tingginya biaya politik dan memunculkan praktik politik uang. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sistem Pemilu”, yang digelar di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Rabu (14/5/2025).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan solusi atas kelemahan sistem tertutup yang sebelumnya digunakan. Namun demikian, sistem terbuka juga memunculkan tantangan baru, termasuk mahalnya biaya kampanye dan meningkatnya potensi politik transaksional.
“Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari solusi masa lalu. Today’s problem comes from yesterday’s solution,” ujar Sarmuji.
Ia menekankan pentingnya penelitian mendalam terhadap kelebihan dan kelemahan sistem pemilu terbuka dan tertutup. Menurutnya, tidak ada jaminan bahwa sistem tertutup otomatis akan menghilangkan praktik politik uang.
“Pertanyaannya, apakah benar sistem terbuka otomatis memicu politik uang? Dan apakah sistem tertutup menjamin hilangnya praktik itu, atau malah hanya memindahkan locus dari masyarakat ke elite partai, atau biaya-biaya lain seperti iklan politik?” lanjutnya.
Sarmuji juga menegaskan bahwa sebelum mengubah sistem, perlu dilakukan diagnosis yang tepat dan objektif. “Jangan sampai obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” tegasnya.
Menariknya, ia juga mencontohkan keberhasilan Zulfikar Arse Sadikin, anggota DPR dari Fraksi Golkar yang terpilih lewat sistem terbuka dengan biaya relatif rendah. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kontestasi dalam sistem terbuka menuntut biaya tinggi.
Sistem Campuran sebagai Alternatif
Dalam FGD tersebut, Muh. Nurhasim, peneliti dari Pusat Penelitian Politik BRIN, mengusulkan penggunaan sistem pemilu campuran atau paralel sebagai alternatif. Ia menjelaskan bahwa sistem ini dapat menjadi jalan tengah untuk mengatasi kompleksitas sistem multipartai ekstrem di Indonesia serta meningkatkan stabilitas pemerintahan.
“Sistem campuran bisa memberikan suara yang lebih besar bagi partai, sekaligus tetap memberikan ruang representasi bagi individu kuat di daerah pemilihan,” jelas Nurhasim.
Menurutnya, sistem pemilu campuran dapat mereduksi fragmentasi politik serta menyederhanakan proses pembentukan pemerintahan pasca pemilu.
Hadirkan Tokoh Kunci Fraksi Golkar
Diskusi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari Partai Golkar, seperti Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebagai penanggap.
Dengan masukan dari berbagai pihak, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi sistem pemilu yang lebih adil, efisien, dan mencerminkan keadilan politik serta kepentingan rakyat.
“Ini momentum yang tepat untuk mengkaji ulang secara komprehensif. Jangan sampai kita terus berkutat pada masalah yang berulang tanpa solusi sistemik,” tutup Sarmuji.
Sumber: kabargolkar.com
