Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana legalisasi kasino yang diusulkan sebagai alternatif pemasukan negara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak sejalan dengan konstitusi serta dapat memberikan dampak negatif terhadap bangsa, baik secara ekonomi maupun moral.
Anis menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan saat ini masih menjadi sumber utama pendapatan negara.
“Kontribusinya mengisi sekitar 80 persen dari pendapatan negara. Dengan porsi yang sedemikian besar, pendapatan negara sangat tergantung pada realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya,” katanya, di Komplek Parlemen, Jakarta (14/05).
Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI, Anis mengungkapkan bahwa penerimaan perpajakan Indonesia masih belum optimal. Hal ini tercermin dari tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada di bawah angka 10 persen.
“Level tersebut sangat kecil dibandingkan kapasitas ekonomi nasional yang telah melebihi Rp20 ribu triliun. Dengan tax rasio yang terbatas, Indonesia akan kesulitan dalam memacu kontribusi konsumsi pemerintah. Jika pun dipaksakan maka hal itu akan meningkatkan utang dalam jumlah besar,” ujarnya.
Legislator PKS ini juga menyoroti perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Pemerintah, menurutnya, harus fokus pada upaya intensifikasi tanpa melupakan ekstensifikasi, terutama untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Sebetulnya, kita masih punya banyak peluang menghasilkan penerimaan perpajakan karena banyak sektor perekonomian yang masih undertax alias belum optimal penerimaan pajaknya, justru perlu intensifikasi tanpa mengabaikan ekstensifikasi,” katanya.
Anis mencontohkan, intensifikasi perpajakan bisa dilakukan dengan menyasar sektor-sektor yang selama ini masih undertax, seperti ekonomi digital dan pertambangan.
“Ini yang harus dikejar,” ujarnya.
Menanggapi munculnya usulan legalisasi kasino, Anis menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai wacana tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat mencoreng citra Indonesia di mata dunia.
“Tiba-tiba ada wacana melegalkan kasino, kita sangat khawatir soal ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pidana perjudian dan Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Ini akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia selain berdampak negatif bagi generasi ke depan, Judi ilegal online saja sudah sangat mengancam perekonomian,” tegas Anis.
Sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan (EKUIN), Anis menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang besar dan masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum digali secara maksimal.
Anis menyebut jangan sampai pembangunan nasional dibiayai oleh sumber-sumber yang tidak halal. Ia meyakini bahwa masih banyak alternatif yang lebih layak dan sesuai dengan prinsip keadilan serta keberlanjutan fiskal.
“Ini cukup mudah melihatnya, kita sandingkan saja antara belanja perpajakan dengan realisasi penerimaan perpajakan. Logikanya, kalau belanja perpajakan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi maka ketika lapangan usaha tersebut terakselerasi maka penerimaan perpajakan seharusnya meningkat,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
