Jakarta, PR Politik (19/11) — Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menghentikan pemberian izin untuk layanan pinjaman online (pinjol) dan mendorong pengaktifan kembali Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Ia menilai keberadaan pinjol membuka peluang bagi praktik pencucian uang oleh pengusaha ilegal asal Tiongkok melalui transaksi online di Indonesia.
“Ini kan (pinjol) putar-putar, akhirnya kita melihat bahwa penegakan hukum harus ditegakkan dan kita mulai dari sistemnya dulu,” kata Wihadi dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Ketua Dewan Komisioner OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Wihadi juga menyoroti maraknya penyalahgunaan pinjol oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas judi online (judol). Ia mendesak OJK mengambil langkah serius dalam memberantas akar permasalahan yang menghubungkan pinjol dengan judol.
“Sistem ini benar-benar yang namanya OJK mau melihat ini akar permasalahan. Bukan hanya menutup rekening sekian ribu, tapi setelah ditutup mereka bisa membuka lagi, bisa operasi lagi, kalau akar permasalahan ini tidak dibereskan. Ini permasalahan dari pinjol dan judol,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Wihadi meminta OJK segera menghapus rekening penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah tidak aktif. Ia memperingatkan bahwa rekening-rekening tersebut rawan disalahgunakan oleh bandar judi online.
“Maka ini secepatnya dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan Himbara, si penerima-penerima BLT ini, yang memang sudah tidak bergerak, secepatnya dimatikan saja,” ujarnya.
Baca Juga: Fraksi PKS Tegaskan Komitmen untuk Prolegnas Berpihak pada Rakyat
Peralihan penyaluran BLT dari Bank BRI ke PT Pos Indonesia, menurutnya, memerlukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan sistem yang ada tidak disalahgunakan.
Wihadi juga menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas pinjol ilegal dan aktivitas judi online yang dianggap merugikan perekonomian nasional.
“Pinjol ini satu masalah yang menggerogoti perekonomian kita. Pemerintahan Pak Prabowo jelas terhadap permasalahan penegakan hukum. Dan saya minta OJK untuk tidak main-main lagi seperti dulu,” pungkas Wihadi.
Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan pinjol ilegal dan judi online, sekaligus mendukung penguatan sistem ekonomi nasional yang lebih sehat dan bebas dari praktik ilegal.
Sumber: fraksigerindra.id
