Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola beras nasional, khususnya terkait disparitas antara Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dengan harga riil di pasar.
Menurutnya, perbedaan harga yang cukup tajam tersebut tidak terlepas dari persoalan klasik di tubuh Perum Bulog, mulai dari penyerapan, distribusi, hingga potensi penyimpangan di lapangan yang berdampak langsung terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Masalah utama saat ini adalah disparitas yang cukup tajam antara HET dengan harga riil di pasar,” ujar Fauzi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama sejumlah direksi BUMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
RDP tersebut membahas realisasi Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik di bidang non-energi. Dalam rapat itu turut hadir jajaran direksi PT Pupuk Indonesia, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Perum DAMRI, serta Perum Bulog.
Fauzi mengungkapkan, persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah berulang di Bulog yang mencakup aspek penyerapan, harga, hingga distribusi. Ia juga merujuk pada temuan Ombudsman RI pada Februari 2026 terkait program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Ada temuan tindakan korektif dari Ombudsman RI terkait program SPHP, di antaranya dugaan pengalihan stok oleh spekulan dan pengemasan ulang beras subsidi menjadi beras premium,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat subsidi. Oleh karena itu, ia meminta Bulog memperkuat pengawasan agar harga beras di pasar tetap terkendali dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami minta pengawasan yang ketat dari Bulog terhadap perbedaan harga antara HET dan harga riil di pasar. Jangan sampai ada ruang bagi spekulan memanfaatkan situasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Fauzi memberikan apresiasi atas capaian stok beras nasional yang mencapai 4,3 juta ton, yang disebut sebagai angka tertinggi sepanjang sejarah. Dengan kebutuhan nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, ia menilai stok tersebut masih mencukupi untuk menjaga stabilitas pasokan.
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Stok 4,3 juta ton cukup untuk meng-cover kebutuhan nasional,” katanya.
Fauzi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas komitmen dalam menjalankan penugasan pemerintah. Ia berharap kinerja Bulog ke depan semakin optimal dalam menjaga stabilitas harga serta distribusi pangan bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan ekspektasi pemerintah dapat terwujud dan kinerja Bulog semakin baik dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
