Jakarta, PR Politik — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Prof. Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Prof. Arif Satria yang telah dilantik sebagai Kepala BRIN. Dengan pengalaman panjang sebagai akademisi dan Rektor IPB, kami berharap beliau mampu membawa terobosan baru dalam penguatan riset dan inovasi nasional,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).
Kurniasih menilai momentum pergantian kepemimpinan di BRIN hadir pada periode yang sangat penting bagi perkembangan riset Indonesia. Ia menyinggung capaian Indonesia yang berhasil naik dari peringkat 75 menjadi 61 dari 132 negara dalam Global Innovation Index (GII) 2023. Meski demikian, target pemerintah untuk menembus 50 besar dunia pada 2029 dinilai membutuhkan kerja serius di seluruh ekosistem riset.
“Capaian di Global Innovation Index patut diapresiasi, tapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Target 50 besar dunia hanya bisa tercapai jika ekosistem risetnya betul-betul dibenahi dari hulu ke hilir, bukan sekadar kosmetik peringkat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran riset nasional masih jauh dari ideal. Berdasarkan berbagai indikator global, belanja riset Indonesia baru berada di kisaran seperempat persen dari PDB dan belum pernah mencapai 1 persen sejak 2016. Angka itu masih tertinggal jauh dari standar negara berpendapatan menengah ke atas yang berada di kisaran 1–2 persen PDB.
“Kalau kita ingin BRIN dan dunia riset bekerja maksimal, maka pemerintah sebaiknya lebih serius memastikan adanya dan berjalannya peta jalan peningkatan anggaran riset menuju minimal 1 persen dari PDB secara bertahap. Komisi X DPR RI siap mengawal dari sisi penganggaran dan pengawasan,” jelasnya.
Kurniasih turut menekankan bahwa peningkatan anggaran BRIN harus diarahkan untuk memperkuat kegiatan penelitian, inovasi, serta pembangunan infrastruktur riset di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang masih tertinggal.
“Kepala BRIN punya PR besar untuk memastikan setiap rupiah anggaran riset betul-betul menghasilkan dampak nyata bagi ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Ia kemudian menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat sejumlah inovasi BRIN belum memberi manfaat optimal bagi masyarakat, pelaku UMKM, industri, maupun kementerian dan lembaga lainnya. Meski demikian, ia mengapresiasi tindak lanjut BRIN yang telah memenuhi lebih dari 85 persen rekomendasi BPK—melampaui rata-rata nasional 75 persen.
“Temuan BPK jelas menjadi alarm. Riset bukan kompetisi laporan dan angka output, tetapi harus dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, dunia industri, dan pemangku kebijakan di daerah,” ujar Kurniasih.
Ia menambahkan bahwa BRIN harus melakukan penyederhanaan regulasi teknis agar peneliti dapat bekerja lebih efektif.
“BRIN harus berani melakukan deregulasi di level teknis. Skema pendanaan riset harus lebih sederhana, transparan, dan ramah peneliti tanpa mengorbankan akuntabilitas. Peneliti kita terlalu banyak habis waktu untuk urusan administrasi, bukan untuk berpikir dan bekerja di laboratorium maupun lapangan,” jelasnya.
Merespons pernyataan Kepala BRIN yang ingin memperkuat science-techno park di berbagai daerah serta mendorong hilirisasi riset di sektor pangan, energi, dan air, Kurniasih menilai langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan strategis Indonesia.
“Dengan latar belakang Prof. Arif yang kuat di dunia kampus, kami berharap BRIN menjadi jembatan kokoh antara kampus, industri, dan pemerintah daerah. Science-techno park harus benar-benar hidup sebagai ruang hilirisasi riset, bukan sekadar papan nama,” tuturnya.
