Ciamis, PR Politik – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan bahwa negara harus segera mengambil langkah antisipatif terhadap memburuknya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh maraknya praktik politik uang serta mahalnya biaya politik yang kini menjerat para calon legislatif di seluruh Indonesia. Hal itu ia sampaikan usai berdialog dengan mahasiswa, akademisi, dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Ciamis dalam rangkaian Festival Aspirasi BAM, Senin (24/11/2025).
Dalam forum dialog tersebut, kegelisahan publik terhadap sistem pemilu dan integritas penyelenggaraannya disampaikan langsung kepada BAM, khususnya oleh kelompok mahasiswa dan unsur akademisi yang hadir untuk membahas persoalan mendesak terkait masa depan demokrasi.
Agun menyoroti fenomena tingginya biaya politik yang dapat mencapai puluhan miliar rupiah untuk satu calon legislatif. Tidak sedikit yang akhirnya gagal terpilih dan bahkan harus menghadapi penyitaan aset. Menurutnya, kondisi ini merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi serta menghambat kesempatan generasi muda untuk masuk ke dunia politik.
“Ini masalah nasional, bukan hanya di Ciamis. Biaya politik sudah mencapai puluhan miliar. Ada yang tidak terpilih, ada yang sampai asetnya tersita. Kalau tidak segera diantisipasi, peluang anak muda, mahasiswa, dan aktivis untuk tampil di parlemen akan semakin hilang,” tegas Politisi Partai Golkar tersebut.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam dialog tersebut akan dibawa ke mekanisme resmi BAM di DPR RI, termasuk masukan dari Bupati Ciamis. Semua catatan akan dirumuskan untuk mendorong reformasi menyeluruh terhadap ekosistem pemilu nasional.
“Mulai dari Ciamis, seluruh masukan ini akan kami bawa ke Ketua BAM, Pak Aher, dan diproses menjadi dokumen resmi. Harapannya pada 2026 perubahan ekosistem pemilu, mulai dari penyelenggaraan, peserta, pemilih, hingga aparatur, bisa mulai diwujudkan,” jelas Agun.
Agun menekankan bahwa reformasi yang dibutuhkan tidak hanya menyentuh aturan teknis pemilu, tetapi juga menyangkut proses rekrutmen penyelenggara pemilu serta penguatan independensi KPU agar tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
“Pemilu harus semakin berintegritas, semakin murah, dan menghasilkan yang terbaik. Itu hanya mungkin kalau ekosistemnya kita benahi total,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa forum aspirasi di Ciamis bukan sekadar kegiatan lokal, melainkan bagian dari gerakan nasional BAM untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Seluruh pemikiran dan aspirasi yang berkembang akan disusun sebagai rekomendasi kebijakan nasional ke depan.
Di akhir kegiatan, Agun menyampaikan apresiasi kepada seluruh kampus dan media yang mendukung penyelenggaraan dialog terbuka ini sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan lebih luas.
