Jakarta, PR Politik – Menindaklanjuti musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dengan membuka jalur hotline khusus bagi masyarakat atau pengelola pondok pesantren yang ingin berkonsultasi mengenai keandalan bangunan gedung. Layanan gratis ini juga diperuntukkan bagi Panti Asuhan, Sekolah, dan Yayasan.
Layanan konsultasi ini dapat diakses melalui telepon 158 (hari kerja Senin–Jumat, pukul 08.30–16.00 WIB) dan WhatsApp Center 0815 10000 158 dengan memilih menu khusus. Seluruh layanan diberikan tanpa biaya, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, program ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem keamanan bangunan pendidikan keagamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin dan kelayakan teknis bangunan.
“Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan. Tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan,” ujar Menteri Dody.
Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren dengan prioritas bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, memiliki risiko tinggi, lebih dari dua lantai, serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
Layanan hotline mencakup dua jenis konsultasi utama: Konsultasi keandalan bangunan dan Konsultasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan.
“Tim Ditjen Cipta Karya di seluruh Indonesia siap membantu. Silakan pesantren atau lembaga pendidikan yang merasa bangunannya berisiko segera menghubungi hotline kami. Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin,” ujar Menteri Dody.
Sebagai tindak lanjut jangka menengah, hingga Desember 2025, Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan pondok pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dari total tersebut akan dipilih sedikitnya 80 pondok pesantren sebagai sampel.
sumber : Kemenpu RI
