Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, menekankan pentingnya respons cepat, terukur, dan terkoordinasi dari seluruh otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional serta mempertahankan kepercayaan investor, menyusul penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
“Penurunan IHSG yang signifikan mencerminkan dinamika pasar yang kompleks dan tantangan ekonomi global yang sedang berlangsung,” ujar Thoriq, Rabu (9/4/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan) itu merujuk pada peristiwa perdagangan 8 April 2025, di mana IHSG anjlok hingga 9,19 persen atau 598,55 poin ke level 5.912,06. Penurunan tersebut bahkan memicu aktivasi mekanisme trading halt selama 30 menit guna mencegah kepanikan pasar yang lebih luas.
Thoriq Majiddanor, yang akrab disapa Jiddan, menilai gejolak ini bukan hanya dipicu oleh faktor domestik, melainkan merupakan kombinasi tekanan eksternal dan internal. Ia menyoroti kebijakan tarif impor sebesar 32 persen dari Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia sebagai salah satu pemicu utama yang memberi tekanan besar terhadap pasar keuangan nasional.
“Di sisi lain, defisit APBN sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari PDB masih berada dalam batas aman,” ungkapnya.
Jiddan menyebut pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti diplomasi ekonomi dengan Amerika Serikat, penyesuaian kebijakan ekspor CPO, hingga intervensi agresif oleh Bank Indonesia di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
“Penurunan IHSG tentu dapat menggoyahkan kepercayaan investor dan memicu arus keluar modal. Namun, secara fundamental, sistem keuangan kita masih kuat. Cadangan devisa per Maret di atas US$135 miliar, dan CAR perbankan di atas 24 persen,” jelasnya.
Terkait depresiasi nilai tukar rupiah yang telah menyentuh Rp16.850 per dolar AS, Jiddan menekankan perlunya stabilisasi segera melalui sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.
Ia menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI telah dan akan terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, kebijakan seperti aktivasi trading halt otomatis dan relaksasi batasan auto-rejection merupakan langkah penting yang patut didukung.
“Kami juga mendorong OJK untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat perlindungan terhadap investor, terutama investor ritel,” paparnya.
Lebih lanjut, Jiddan menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang kuat dari otoritas terkait guna menenangkan pasar dan mencegah penyebaran sentimen negatif yang berlebihan.
“Komunikasi yang jelas dari otoritas bisa mencegah sentimen negatif yang berlebihan. Ini saatnya semua pihak bersatu menjaga stabilitas dan menarik kembali kepercayaan investor,” tegasnya.
Sebagai penutup, Jiddan menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung kebijakan ekonomi nasional yang berpihak pada masyarakat serta selaras dengan visi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mengawal langkah otoritas agar tetap efektif, akuntabel, dan selaras dengan visi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
