Bandung, PR Politik – Besarnya arus gelombang penempatan pekerja migran asal Provinsi Jawa Barat (Jabar) dianalisis masih terus dibayangi oleh kepungan berbagai persoalan klasik. Sengkarut tersebut mencakup maraknya praktik mafia penempatan ilegal, rendahnya penguasaan keterampilan (skills) serta kemampuan bahasa asing, hingga minimnya draf pendampingan ekonomi saat mereka telah kembali ke tanah air. Kondisi pelik ini tidak hanya mereduksi hak perlindungan hukum pekerja, tetapi juga menjegal optimalisasi remitansi bagi ekonomi daerah.
Menjawab tantangan horizontal tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Barat bergerak agresif meluncurkan draf program aksi nyata bertajuk “Go Jabar – Pekerja Migran Naik Kelas”. Program hibrida ini didesain khusus untuk menjebol sekat isolasi pasar kerja luar negeri sekaligus mengupgrade mutu Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar andal bertarung di sirkuit global.
“Perindo hadir bukan hanya memberikan harapan kerja, tetapi membuka jalan ke dunia kerja yang aman, legal, profesional dan sejahtera. Kami ingin masyarakat Jawa Barat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses kerja global yang berkualitas,” urai Ketua DPW Partai Perindo Jabar, Rifqi Ali Mubarok, Senin (15/6).
Sebagai wujud komitmen hukum yang konkret, peluncuran cetak biru gerakan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kemitraan strategis antara DPW Perindo Jabar bersama PT Nembongan Karya Agung-LPK Java Hospitality School (JHS) Purwakarta. Kolaborasi hibrida ini membuka keran akses pendidikan vokasi internasional yang terjangkau, sekaligus mengamankan jalur tol penempatan pekerja migran resmi menuju yurisdiksi Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ketua Program Aksi Nyata DPW Partai Perindo Jabar, Dian Ciptadi, menjelaskan bahwa struktur program Go Jabar disusun secara terukur serta berkelanjutan agar tenaga kerja asal Jabar tidak sekadar menjadi buruh kasar, melainkan memiliki daya saing (competitiveness) yang tangguh.
“Kami tidak hanya menyiapkan masyarakat untuk bekerja di luar negeri, tetapi membangun kapasitas mereka melalui pelatihan keterampilan, penguatan karakter, pendidikan bahasa, pendampingan administrasi, serta perlindungan selama proses penempatan. Tujuannya agar pekerja migran Jawa Barat benar-benar naik kelas dan memiliki daya saing global,” tuturnya merinci perlindungan komprehensifnya.
Pada fase perdana, megaproyek kemanusiaan ini membidik draf target penempatan sebanyak 1.000 pekerja migran Indonesia lewat skema legal yang terintegrasi dengan pengawasan siber dan fisik. Eksekusi target tersebut akan diawali lewat peluncuran infrastruktur “Sekolah Migran Perindo” yang bertindak sebagai pusat inkubasi, pendataan, rekrutmen, hingga pemenuhan dokumen administrasi resmi guna menekan risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Satu terobosan menarik dalam program ini adalah tersedianya jaminan proteksi pasca-penempatan. Ketika masa kontrak kerja di luar negeri habis, para purna pekerja migran tidak akan dilepas begitu saja, melainkan diguyur pendampingan bisnis guna melahirkan unit usaha mikro baru di kampung halaman mereka.
“Ini adalah gerakan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami ingin menciptakan ekosistem pekerja migran yang profesional, terlindungi dan produktif. Bahkan setelah kembali ke Tanah Air, mereka diharapkan mampu menjadi pelaku usaha, membuka lapangan kerja baru dan menjadi agen pembangunan di daerahnya masing-masing,” tegas Ketua Go Jabar, Dedi Sopiandi.
Menutup rilisnya, Perindo Jabar optimis bauran kebijakan berbasis edukasi dan standardisasi formal ini andal memutus rantai eksploitasi tenaga kerja secara permanen. Gerakan taktis ini diproyeksikan mampu menyulap angkatan kerja Jawa Barat menjadi pahlawan devisa yang cerdas, mandiri, akuntabel, serta bersih dari ancaman penipuan di kancah internasional.
sumber : Perindo
