Jambi, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan dan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Jambi. Ia menegaskan pentingnya memastikan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Seperti mobil angkut batu bara hingga CPO, tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Kita harus pastikan BBM bersubsidi ini tepat sasaran,” tegas Fasha, Rabu (8/10/2025).
Fasha mengungkapkan bahwa hingga September 2025, kuota BBM bersubsidi di Provinsi Jambi telah melampaui target yang ditetapkan. Ia meminta agar pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan pengawasan agar tidak terjadi kelangkaan BBM di akhir tahun.
“Saat ini kuota kita telah melampaui 8 persen. Jangan sampai terjadi kelangkaan,” tandasnya.
Menurut Fasha, jika memang diperlukan penambahan kuota BBM, maka langkah tersebut harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada akhir tahun, bukan untuk mengantisipasi praktik pelangsiran atau penyalahgunaan BBM di wilayah Jambi.
Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 kemungkinan tidak akan ada penambahan kuota BBM bersubsidi di Jambi. Meski demikian, Fasha berupaya agar jumlah kuota BBM bersubsidi tetap sama seperti tahun ini demi menjaga kestabilan pasokan.
“Tidak adanya penambahan kuota disebabkan kendaraan keluaran terbaru saat ini umumnya tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Penambahan kuota justru berpotensi disalahgunakan,” tukas legislator asal Partai NasDem itu.
