Jakarta, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kembali ambisi pemerintah untuk mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (22/4), Menkeu menekankan bahwa kunci utama pencapaian target tersebut terletak pada sinergi antara disiplin fiskal dan kebangkitan sektor swasta.
Pemerintah secara optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 7 hingga 8 persen dalam jangka panjang. Mengingat sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional, kebijakan fiskal ke depan akan lebih diarahkan untuk memberikan ruang ekspansi bagi para pelaku usaha.
“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Meski dunia masih dibayangi konflik geopolitik dan tingginya suku bunga internasional, Menkeu memastikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh. Pertumbuhan stabil di angka 5 persen dengan inflasi yang terjaga menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan pemerintah.
Indikator kesehatan fiskal lainnya ditunjukkan dengan defisit APBN yang konsisten di bawah 3 persen terhadap PDB serta rasio utang yang aman di kisaran 40 persen. Menkeu juga menyoroti performa impresif penerimaan pajak yang melonjak hingga 30 persen pada awal tahun 2026.
“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” tandasnya.
Di sektor infrastruktur, pemerintah kini lebih selektif dengan hanya memprioritaskan proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi (multiplier effect). Menkeu mengakui bahwa dana APBN memiliki keterbatasan, sehingga posisinya harus beralih sebagai katalisator untuk menarik modal swasta.
Salah satu strategi yang diperkuat adalah pemanfaatan skema blended finance (pembiayaan campuran) serta peran lembaga keuangan pembangunan seperti PT SMI dalam menjembatani kebutuhan pendanaan proyek-proyek strategis.
“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, hanya 10 persen dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public private partnership juga peran development financial institution seperti PT SMI,” pungkasnya.
sumber : Kemenkeu RI
