Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Fraksi PKS, drh. Slamet, menanggapi serius keresahan pelaku usaha beras akibat isu beras oplosan yang belakangan mencuat. Ia menilai situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran luas di kalangan pedagang, penggilingan padi, hingga petani.
“Informasi yang beredar telah memicu kegelisahan, khususnya di Pasar Induk Beras Cipinang, di mana sebagian pedagang takut menjual beras karena khawatir terjerat persoalan hukum. Lebih memprihatinkan lagi, laporan Ombudsman RI menunjukkan puluhan penggilingan padi menghentikan operasi dalam beberapa hari terakhir,” ujar Slamet, Senin (11/8/2025).
Slamet menekankan bahwa kondisi ini muncul karena belum adanya mekanisme tata niaga beras yang adil, transparan, dan berpihak pada semua pelaku usaha. Ketidakjelasan aturan membuat penggilingan padi menanggung kerugian berkelanjutan dan mengancam stabilitas pasokan beras nasional.
Ia mendesak pemerintah, khususnya Kemenko Pangan, Bapanas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, untuk segera memberikan penjelasan resmi dan menyeluruh kepada publik.
“Jangan biarkan rumor dan ketidakpastian mengatur pasar. Kebijakan yang diambil harus jelas, konsisten, dan mampu melindungi semua pihak mulai dari petani, penggilingan, pedagang, hingga konsumen,” tegas Slamet.
Sebagai Ketua Umum Rumah Petani Nelayan Nusantara, Slamet mengingatkan bahwa rantai pasok pangan merupakan ekosistem yang saling bergantung. Gangguan pada salah satu mata rantai, seperti penggilingan padi, akan berdampak langsung pada ketersediaan dan harga beras di tingkat konsumen.
Slamet menekankan keberpihakan pada petani dan pelaku usaha lokal harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pangan. Ia juga meminta semua pihak menjaga kondusivitas pasar dan tidak memperkeruh suasana.
“Kita semua ingin beras tersedia, harga stabil, dan petani sejahtera. Itu hanya mungkin terjadi jika regulasi jelas dan dijalankan secara adil,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
