Jakarta, PR Politik – Pemerintah resmi memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global melalui kolaborasi lintas kementerian. Upaya ini diwujudkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait penguatan kerja sama internasional, promosi, dan fasilitasi investasi industri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menarik investasi berkualitas, memperluas akses pasar, serta mendorong transfer teknologi guna mempercepat industrialisasi nasional.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, dan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Kemenlu, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, di Jakarta, Kamis (18/12).
“Sinergi antarkementerian memiliki peran strategis dalam memastikan agenda pengembangan industri nasional berjalan selaras dengan arah diplomasi ekonomi Indonesia. Kebijakan industri yang kuat perlu didukung oleh jejaring kerja sama internasional yang efektif agar potensi industri dalam negeri dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.
Melalui kesepakatan ini, Kemenperin akan fokus pada perumusan prioritas kebijakan industri, sementara Kemenlu akan mengoptimalkan jaringan perwakilan RI di luar negeri untuk diplomasi ekonomi.
Nota Kesepahaman ini dirancang untuk mengakselerasi program prioritas pemerintah, termasuk percepatan hilirisasi melalui peningkatan investasi asing di kawasan industri. Selain itu, kerja sama ini menjadi landasan persiapan Indonesia sebagai Partner Country pada ajang bergengsi INNOPROM 2026 di Federasi Rusia.
Dirjen KPAII Kemenperin, Tri Supondy, menyebutkan bahwa langkah ini adalah upaya konkret menghubungkan industri lokal dengan jejaring global.
“Melalui kerja sama ini, kami memastikan kebijakan dan prioritas pengembangan industri nasional terhubung langsung dengan strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Sinergi dengan Kementerian Luar Negeri akan memperkuat akses industri dalam negeri terhadap pasar internasional, investasi berkualitas, serta peluang alih teknologi yang berkelanjutan,” jelas Tri Supondy.
Ruang lingkup kerja sama yang berlaku selama lima tahun ini mencakup:
-
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan industri dengan kebijakan luar negeri.
-
Promosi investasi terpadu melalui perwakilan RI di luar negeri.
-
Pertukaran data dan integrasi regulasi untuk promosi berbasis data kredibel.
-
Pembentukan Joint Committee untuk pemantauan dan evaluasi berkala.
“Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada promosi, tetapi juga pada fasilitasi investasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai tambah, alih teknologi, dan penguatan struktur industri nasional,” tambah Menperin.
Menperin optimis bahwa sinergi ini akan memastikan kepentingan sektor manufaktur Indonesia terartikulasikan dengan kuat dalam setiap langkah diplomasi internasional.
“Tentunya, kerja sama ini juga akan berdampak baik yang dapat memperluas akses industri nasional ke jejaring global, serta memastikan kepentingan industri nasional terartikulasikan secara kuat dalam diplomasi ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
sumber : Kemenperin RI
