Jakarta, PR Politik – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bersiap memanaskan sirkuit konsolidasi legislatif dengan menggelar agenda ‘Bimtek II Anggota Legislatif 2026’. Pelatihan taktis ini diarsiteki khusus bagi 73 Anggota Legislatif (Aleg) yang menduduki kursi empuk di DPRD Kabupaten/Kota serta Provinsi dari Partai Gelora di seluruh Indonesia, bertempat di Jakarta pada Sabtu hingga Senin, 13-15 Juni 2026.
Bimbingan Teknis (Bimtek) edisi kedua ini dikunci untuk membedah secara radikal tata kelola instrumen anggaran daerah. Langkah hibrida tersebut mengusung tema besar ‘Penguatan Fungsi Anggota Dewan Partai Gelora dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Aspiratif’.
Berdasarkan draf susunan acara, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dijadwalkan hadir untuk membuka secara formal perhelatan tiga hari tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Mahfuz Sidik, memaparkan draf analisisnya bahwa partainya sengaja mempercepat pelaksanaan Bimtek di tengah kepungan situasi geopolitik dunia yang kian tidak menentu. Gejolak internasional tersebut dinilai melayangkan efek kejut langsung yang merembet pada stabilitas sosial, ekonomi, serta konjungtur politik nasional.
Melalui laboratorium politik ini, DPP Gelora membidik penguatan pemahaman para wakil rakyatnya agar melek terhadap dinamika global terkini. Mahfuz mengingatkan bahwa sengkarut ekonomi yang melanda yurisdiksi Indonesia hari ini juga diderita oleh barisan negara lain sebagai fenomena krisis siber dan lapangan yang bersifat global.
Dengan bekal pemetaan tersebut, para legislator Gelora dituntut andal bertindak sebagai jangkar informasi edukatif bagi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Bukan alih-alih kita kemudian ikut memprovokasi masyarakat untuk mengungkapkan kekecewaannya. Alangkah lebih bagusnya kita mengedepankan pendidikan politik yang baik dan memberikan informasi yang positif,” tegasnya dalam draf rilis siber kepartaiannya, Kamis (11/6).
Kendati menuntut kader meredam provokasi murahan, ia memberikan garansi bahwa Partai Gelora tetap membuka pintu selebar-lebarnya bagi basis massa konstituen untuk melayangkan draf kritik serta memuntahkan isi pikiran secara terbuka dan demokratis.
“Ini jembatan yang harus dilakukan, yang harus terus dibangun oleh Anggota Dewan, khususnya dari Partai Gelora sekarang ini, ada 73 orang,” sambung pria berkacamata tersebut.
Ia mengonfirmasi bahwa agenda kali ini bertindak sebagai draf kelanjutan dari Bimtek perdana yang sukses digulirkan pada koridor 2-5 Oktober 2025 lalu. Pihak pimpinan pusat akan menyuplai aneka draf wawasan strategis mengenai mitigasi rambatan krisis luar negeri terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita nanti akan memberikan banyak wawasan tentang informasi situasi terkini baik di dunia maupun dampaknya secara domestic,” katanya.
“Mereka (Anggota Dewan) adalah perwakilan aspirasi masyarakat diberbagai daerah masing-masing. Dan kita memberikan arahan kepada mereka apa yang semestinya mereka lakukan. Itu target yang ingin dicapai,” imbuhnya mempertegas target penguncian rapor hijau kader.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Bimtek II, Muhammad Rozai, menguraikan bahwa penajaman materi dikonsentrasikan pada penguasaan draf pengetahuan teknis dan strategis anggaran guna membentengi keuangan daerah dari imbas inflasi global.
“Hal ini sangat penting karena perkembangan politik global yang sangat dinamis membawa dampak besar sampai pada keuangan daerah,” urainya.
Sirkuit pembekalan ini dipastikan berbobot premium lantaran menerjunkan barisan narasumber yang mengantongi kompetensi tinggi. Pada hari kedua pelaksanaan, Minggu 14 Juni 2026, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dijadwalkan naik mimbar untuk membedah draf ‘Antisipasi Perubahan dan Kebijakan Pemilu 2029’.
Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, akan turun langsung mendiktekan draf arah politik luar negeri dan pengaruhnya terhadap ketahanan domestik.
Menutup draf rilis medianya, seluruh rangkaian sirkuit penggemblengan politik ini bakal diketuk palu penutupannya secara resmi oleh Sekjen Mahfuz Sidik pada Senin, 15 Juni 2026, dengan target melahirkan barisan legislator yang bersih dari draf malafidat anggaran dan lincah memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.
sumber : Gelora
