Samarinda, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah Harum, mendorong Pemerintah segera menggelar operasi pasar secara masif guna menekan lonjakan harga beras dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Desakan ini muncul menyusul berbagai temuan kasus beras oplosan di sejumlah daerah yang memicu keresahan publik.
Sarifah yang sedang melaksanakan agenda reses Masa Sidang IV DPR RI di Samarinda (7/8) mencermati situasi di tengah masyarakat yang dilanda kecemasan akibat maraknya praktik pengoplosan beras. Ia menilai pemerintah harus bergerak cepat melakukan langkah antisipatif agar tidak terjadi gejolak harga dan kelangkaan di pasar.
“Jangan sampai masyarakat kita semakin resah. Setelah ada kasus beras oplosan, jangan sampai muncul gejolak kelangkaan stok beras di pasaran yang bisa mengakibatkan lonjakan harga beras. Ini sangat mengkuatirkan publik. Pemerintah perlu segera mengambil langkah cepat,” papar Sarifah Suraidah Harum.
Anggota Komisi VI yang membidangi BUMN, Perdagangan, dan Koperasi ini mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya peningkatan produksi beras nasional melalui perbaikan irigasi, penyediaan pupuk dan benih unggul, serta optimalisasi distribusi hasil panen. Menurutnya, intervensi pasar perlu dilakukan cepat dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
“Langkah antisipatif dari pengambil kebijakan sektor pangan nasional sangat penting di tengah tingginya dinamika pasokan dan permintaan beras. Kita harus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras agar masyarakat bisa tetap tenang, tidak ada gejolak,” kata Sarifah, yang akrab dipanggil Bunda Harum.
Sarifah mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan potensi produksi beras periode Juli–September 2025 diperkirakan mencapai 9,08 juta ton, naik 0,91 juta ton atau tumbuh 11,17% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, stok beras nasional per Juli 2025 tercatat 4,2 juta ton, yang menjadi cadangan strategis yang dapat segera dimanfaatkan untuk stabilisasi harga.
“Sebagai bentuk intervensi, Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog untuk segera mengguyur pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ungkapnya.
Namun, Sarifah mengingatkan pelaksanaan distribusi harus disertai pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan, termasuk praktik pengoplosan yang merugikan masyarakat kecil. Ia menekankan distribusi yang dilakukan Perum Bulog atau pihak terkait harus tepat sasaran dan dipantau agar manfaatnya sampai ke konsumen akhir.
Dalam kapasitasnya sebagai legislator yang mewakili kepentingan daerah, Sarifah juga menyoroti pentingnya percepatan distribusi beras hingga ke pelosok negeri, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Untuk itu, ia menyerukan kolaborasi erat antara pemerintah dengan mitra strategis BUMN pangan dan logistik—seperti PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III—serta dukungan penuh kementerian dan lembaga terkait.
“Kebijakan operasi pasar bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak rakyat atas pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau,” tegas Sarifah Suraidah Harum.
Ia meyakini bahwa operasi pasar yang terencana dan terkoordinasi akan menjadi bagian penting dari sinergi kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan langkah yang tepat dan kolaboratif, Sarifah optimistis kondisi ketahanan pangan Indonesia dapat terjaga dengan baik, sehingga masyarakat tidak panik dan akses terhadap beras berkualitas tetap terjamin.
Sumber: kabargolkar.com
