Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyoroti belum optimalnya implementasi program-program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yang dinilainya terhambat oleh keterbatasan anggaran dan lemahnya struktur kelembagaan di tingkat daerah. Ia mendorong Kemenparekraf untuk memanfaatkan mitra legislatif dalam memperluas jangkauan sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia.
“Kalau di atas kertas, kemajuan dan konsep-konsep kerjanya sudah sangat baik. Tapi kalau kemudian kita membandingkan dengan anggaran yang mereka miliki, kita terus-terusan tidak terlalu optimis bahwa yang tertulis di atas kertas itu bisa dicapai,” ujar Samuel dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Ekonomi Kreatif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Samuel menyebut bahwa hingga kini baru delapan daerah yang secara definitif memiliki kepala dinas ekonomi kreatif, menunjukkan lemahnya otoritas dan struktur pendukung di tingkat daerah. “Ekonomi kreatif ini belum punya anggaran yang cukup untuk bisa bergerak ke daerah. Jadi otoritas itu memang belum bisa mereka lakukan,” tambahnya.
Ia juga mengkritisi minimnya sosialisasi dari Kemenparekraf kepada anggota DPR, yang berpotensi melemahkan dukungan legislator di daerah pemilihannya masing-masing.
“Padahal kalau sosialisasi itu dilakukan, kemudian informasi itu secara masif disampaikan, kita ini bisa menjadi ujung tombak di setiap daerah untuk mensosialisasikan konsep kerja mereka,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah I tersebut.
Samuel menilai bahwa pendekatan program ekonomi kreatif saat ini masih terlalu terpusat di kota-kota besar, sementara daerah-daerah belum merasakan dampaknya secara signifikan. “Kami yang di desa-desa belum terlalu merasakan. Karena program-program ini bisa kaitannya dengan anggaran, bisa kaitannya dengan kebijakan, tapi intinya secara komprehensif dia belum bisa berjalan dengan baik,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Ia menekankan bahwa potensi anak muda di daerah sangat besar untuk terlibat dalam sektor ekonomi kreatif, asalkan diberikan akses informasi dan pendampingan yang tepat. “Informasi itu hal yang menurut saya sekarang paling primadona dan paling seksi. Karena kalau kita kasih informasi yang tepat, kemudian hulu ke hilirnya bisa dijelaskan, saya yakin anak-anak muda ini punya solusi dan way out yang kita tidak duga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Samuel meminta agar pemerintah mulai beralih dari fokus pada hasil fisik (tangible) ke nilai-nilai non-fisik (intangible) seperti gagasan, kreativitas, dan hak kekayaan intelektual. “Padahal ekonomi kreatif ini kekuatan utamanya pada intangible—pada pemikirannya, visinya, kreativitasnya. Jadi jangan dari depan yang dilihat tangible-nya. Nggak bisa. Intangible-nya yang punya nilai besar,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa sektor ekonomi kreatif bisa menjadi solusi nyata untuk menanggulangi persoalan ketenagakerjaan dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kalau yang dilihat selalu tangible, akhirnya para pemula ini selalu didesak untuk menghasilkan apa, jual apa, bentuk fisiknya apa. Padahal gagasan-gagasan itu punya hak cipta yang nilainya tinggi sekali. Itu yang harus jadi fokus kita bersama,” pungkas Samuel.
Sumber: emedia.dpr.go.id
