Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menilai bahwa kebijakan moratorium Fakultas Kedokteran kurang tepat dan bahkan menjadi anomali di tengah rendahnya rasio jumlah dokter dibanding jumlah penduduk di Indonesia.
Politisi Demokrat tersebut menekankan perlunya kebijakan afirmatif guna memastikan pemerataan distribusi dokter di seluruh Indonesia.
“Untuk saat ini, rasionya cukup rendah, yaitu 0,47 per 1.000 penduduk. Hal ini berarti bahwa komposisinya tidak sampai satu dokter untuk 1.000 masyarakat,” tutur anggota DPR RI dari Dapil Sumut 2 itu pada Rabu (19/02/2025) di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR.
Rasio yang masih jauh dari ideal ini menjadikan Indonesia berada di peringkat 147 dunia dalam hal ketersediaan dokter, salah satu yang paling rendah di dunia.
“Maka perlu kita mapping di mana saja fakultas-fakultas kedokteran perlu didorong untuk didirikan. Jadi ada semacam program afirmasi agar distribusi dokter bisa semakin merata,” tambahnya, menekankan perlunya langkah konkret guna mencapai rasio satu dokter per 1.000 penduduk.
Sabam juga mengingatkan agar proses administrasi dalam pengajuan pendirian fakultas kedokteran harus berjalan adil dan transparan.
“Terkait dengan pengajuan pendirian Fakultas Kedokteran, memang kita menerima beberapa keluhan dan masukan, termasuk dari Universitas Balikpapan pagi tadi. Kita ingin agar semua prosesnya adil, sehingga semua perlakuan dan persyaratan sama di seluruh Indonesia,” ujar anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat itu.
Meski mendukung perluasan fakultas kedokteran, Sabam menegaskan bahwa persyaratan pendirian tetap harus dipenuhi. Selain itu, perlu ada pendampingan dari regulator agar proses berjalan dengan baik dan sesuai standar.
“Kita juga berharap agar fakultas-fakultas kedokteran yang sudah ada tetap mendapatkan pengawasan dan supervisi yang ketat, sehingga dokter yang lulus memiliki kualifikasi yang benar-benar mumpuni. Profesi dokter ini berkaitan dengan nyawa manusia,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.org
