Jakarta, PR Politik – Anggota Badan Anggaran DPR RI sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyampaikan kritik tajam terhadap pidato Menteri Keuangan dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Menurutnya, pemerintah lebih menyoroti disrupsi eksternal daripada menunjukkan langkah konkret yang menyasar persoalan struktural dalam negeri, yang justru semakin mendesak untuk diatasi.
Saadiah menilai bahwa meskipun pidato Menteri Keuangan memuat semangat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, namun belum terlihat adanya kerangka kebijakan yang benar-benar terintegrasi, partisipatif, serta menjangkau akar persoalan.
Ia mencontohkan permasalahan dalam ketahanan pangan. Meski pemerintah menyebut adanya kenaikan produksi beras dan penyederhanaan regulasi pupuk, namun menurutnya tidak menyentuh isu fundamental seperti distribusi yang tidak merata, kepastian harga yang rendah bagi petani, serta lemahnya kelembagaan pangan yang belum sepenuhnya berpihak pada produsen lokal.
“Kedaulatan pangan itu bukan sekadar angka produksi naik, tetapi tentang bagaimana petani dan nelayan benar-benar disejahterakan. Dalam KEM-PPKF ini, peran Bulog hanya disebut sekilas tanpa evaluasi menyeluruh, padahal kita tahu tata kelola pangan masih rawan dikendalikan oleh kepentingan korporasi besar,” tegasnya.
Selain itu, Saadiah juga mengkritisi rencana penguatan BUMN melalui pembentukan superholding Danantara. Ia menyebut inisiatif tersebut harus diwaspadai karena dapat memperluas ruang pengambilan keputusan yang tidak transparan dan minim pengawasan dari parlemen.
“Membentuk satu entitas besar tanpa jaminan transparansi dan partisipasi rakyat, justru bisa menjauhkan BUMN dari misi utamanya: melayani kepentingan publik,” ujarnya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, legislator asal Maluku ini juga menilai bahwa alokasi anggaran untuk ketahanan pangan serta perlindungan petani dan nelayan belum mencerminkan prioritas fiskal yang sesungguhnya. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis keadilan ekologis dan ekonomi kerakyatan dalam setiap kebijakan fiskal yang dirancang.
Saadiah menegaskan, Fraksi PKS melalui Badan Anggaran akan terus mengawal agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak sekadar menjadi dokumen makro yang elitis, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada narasi pertumbuhan. Kita butuh arah pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan mengakar pada kekuatan rakyat,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
