Bandar Lampung, PR Politik – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung yang dirilis pada Agustus 2024, sektor UMKM di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2023 didominasi oleh usaha mikro dengan kontribusi sebesar 99,05 persen atau sebanyak 490.521 unit usaha. Sementara itu, usaha kecil hanya mencakup 2.202 unit dan usaha menengah sebanyak 263 unit. Data ini menegaskan bahwa mayoritas pelaku UMKM Lampung masih berada di skala usaha yang paling dasar.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai hambatan yang dihadapi sektor UMKM, terutama dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif.
“UMKM kita menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kapasitas SDM, sulitnya akses pasar, serta implementasi program pemerintah yang belum optimal,” ujar Rycko dalam keterangan persnya, Rabu (17/4/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan Lampung I itu menjelaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Faktor seperti ketiadaan agunan dan sejarah kredit yang terbatas menjadi penghambat utama.
“UMKM perlu dukungan akses keuangan yang inklusif. Banyak dari mereka tidak memiliki jaminan, sementara sistem penilaian kredit belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha kecil,” jelasnya.
Rycko juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sektor UMKM. Ia menilai bahwa keterampilan dan pengetahuan yang terbatas menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro untuk bisa naik kelas.
Selain itu, akses pasar menjadi tantangan krusial lainnya. Pelaku UMKM, menurutnya, kerap mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Kurangnya jaringan bisnis dan keterampilan pemasaran menjadi kendala utama bagi UMKM untuk berkembang di tengah persaingan pasar,” tambahnya.
Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung UMKM, Rycko menilai implementasi di lapangan masih belum merata dan belum menyentuh semua lapisan pelaku usaha.
“Program sudah banyak, tapi realisasinya masih belum optimal. Harus ada perbaikan dalam tata kelola dan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan UMKM,” katanya.
Menutup pernyataannya, Rycko berharap ada sinergi lebih kuat antara pelaku UMKM dan pemerintah agar berbagai hambatan yang ada dapat diminimalisir. Ia mendorong agar upaya peningkatan skala usaha, dari mikro ke kecil dan menengah, menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekonomi daerah.
“Pemerintah perlu lebih hadir, lebih adaptif, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bisa langsung berdampak bagi pelaku UMKM agar mereka bisa naik kelas,” tutup Rycko.
Sumber: kabargolkar.com
