Jakarta, PR Politik – Pidato Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang mengangkat agenda Pengantar Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok–Pokok Kebijakan Fiskal 2026 memberikan sinyal optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional, meski Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan berat tahun depan.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2025 yang mencapai 4,87% disebut sebagai bukti bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang tepat dan mampu menjaga keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Namun demikian, kondisi ekonomi global yang tidak stabil, terutama akibat perang tarif yang dilancarkan mantan Presiden AS Donald Trump terhadap 145 negara mitra dagang—termasuk Indonesia—menjadi ancaman nyata yang perlu diwaspadai. Dalam situasi seperti ini, fondasi ekonomi nasional yang bertumpu pada konsumsi rumah tangga harus benar-benar dijaga dan diperkuat.
“Membaca dan mencermati rencana pemerintah di tahun 2026 dengan menjadikan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai tujuan utama maka sudah tepat dan sejalan untuk menjadikan petani, nelayan, dan buruh sebagai aktor utamanya,” papar Riyono ‘Caping’, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Dapil Jawa Timur VII.
Riyono menegaskan bahwa petani dan nelayan harus berada di garis depan kebijakan ekonomi nasional, sebagaimana tercantum dalam halaman 6 kerangka kebijakan pemerintah, yang menyebut mereka sebagai aktor utama atau tulang punggung ekonomi Indonesia.
“Jika petani dan nelayan sejahtera maka Indonesia secara umum akan sejahtera,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai 10,52% jauh melampaui sektor manufaktur yang hanya tumbuh 4,55%. Hal ini menunjukkan bahwa petani dan nelayan memainkan peran kunci dalam pergerakan ekonomi di level akar rumput.
“Ini membuktikan bahwa petani dan nelayan menjadi kunci pergerakan ekonomi di level bawah. Sebagaimana era pandemi, disaat bidang lain mencatat pertumbuhan minus, maka pertanian masih tumbuh di atas 10%,” tambahnya.
Riyono juga mengapresiasi arah kebijakan yang telah ditempuh pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. Ia menyebut langkah-langkah seperti subsidi pupuk yang tepat sasaran, kebijakan pembelian gabah dengan harga menguntungkan petani, serta subsidi di sisi hulu bagi petani dan nelayan sebagai kebijakan yang mendorong kesejahteraan.
Namun demikian, Riyono menilai bahwa perhatian terhadap petani dan nelayan perlu diperkuat lebih jauh dalam bentuk komitmen anggaran dan kebijakan politik yang benar-benar berpihak.
“Perhatian pemerintah kepada petani nelayan harus dikuatkan dalam komitmen anggaran dan politik kebijakan yang pro kepada mereka. Anggaran untuk petani dan nelayan harus ditingkatkan seiring semakin besarnya kontribusi mereka kepada negara. Beasiswa untuk anak petani nelayan harus disediakan lebih besar lagi, hilirisasi produk petani nelayan melalui koperasi merah putih harus diwujudkan,” tutup Riyono.
Sumber: fraksi.pks.id
