Rapat tersebut membahas Penetapan Perubahan RKA K/L Kementerian dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Reni memberikan perhatian khusus kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, terutama dalam mengembangkan konsep smart village di Indonesia. Menurutnya, konsep desa cerdas yang meliputi smart government, smart people, smart economy, smart living, smart environment, dan smart mobility dapat menjadi solusi atas berbagai masalah sosial yang mulai muncul di pedesaan.
“Dengan tata kelola pemerintah desa yang baik, pelayanan publik di desa dapat semakin ditingkatkan. Hal ini mencakup peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga dukungan terhadap pembangunan infrastruktur desa,” ujar Reni.
Reni Astuti optimis bahwa keberadaan desa mandiri dan desa cerdas akan menjadi penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam forum tersebut, ia juga memberikan masukan terkait program 3 juta rumah yang dirancang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Reni meminta kajian ulang terhadap alokasi pembangunan, yang saat ini direncanakan sebanyak 1 juta rumah di kota dan 2 juta rumah di desa.
“Data Susenas BPS 2023 menunjukkan bahwa backlog perumahan di kota mencapai 10 juta unit, jauh lebih tinggi dibandingkan desa yang hanya 2,7 juta unit. Kebijakan alokasi ini perlu disesuaikan agar lebih tepat sasaran,” tegas Reni.
Baca Juga: Ateng Sutisna Dorong Optimalisasi Program Strategis ATR/BPN di Majalengka
Selain itu, Reni menyoroti rencana prioritas pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) yang akan membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Ia meminta penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum terkait rencana implementasi proyek tersebut pada tahun 2025.
“Program laut tanggul raksasa (giant sea wall) ini seperti apa rencananya, karena di ruang Komisi V rasanya belum jelas terpaparkan. Lalu bagaimana rencana tersebut di tahun 2025? Apakah akan dilaksanakan oleh Kementerian PU atau seperti apa?” tanyanya.
Reni Astuti menegaskan bahwa sinergi antara tata kelola desa, pengelolaan infrastruktur, dan kebijakan perumahan sangat penting untuk mempercepat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. “Dengan kebijakan yang terarah dan implementasi yang baik, desa cerdas dan infrastruktur strategis dapat menjadi pilar pembangunan bangsa,” pungkasnya.
Rapat kerja ini menjadi wadah strategis untuk mendiskusikan efektivitas program prioritas pemerintah dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia.
Sumber: fraksi.pks.id
