Jakarta, PR Politik – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara mengenai wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui fungsi intelijen. Pernyataan tersebut disampaikan Puan kepada Parlementaria dan awak media usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19, Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Menanggapi pertanyaan mengenai sikap DPR RI terhadap keterlibatan intelijen militer dalam pembinaan ormas, Puan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga negara selama dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan regulasi.
“Selama sinergi itu bisa dilakukan secara bersama, untuk kebaikan bersama, dan sesuai dengan aturan, ya silakan saja,” ujar Puan.
Pernyataan ini menjadi respons atas berkembangnya wacana penguatan koordinasi antara TNI dan Polri, khususnya dalam mengawasi aktivitas ormas yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Isu ini mencuat seiring meningkatnya fenomena premanisme berkedok ormas yang mulai meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi nasional.
Sebagaimana diketahui, TNI telah mengerahkan satuan intelijen militer—yakni Tim Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik)—untuk mendeteksi dan menindak aktivitas ormas yang disinyalir menyimpang. Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan bahwa Lidpamfik merupakan bagian dari fungsi intelijen TNI yang turut dilibatkan dalam upaya pemberantasan premanisme.
“Untuk terkait dengan ini, kita memang ada fungsi di sini adalah Lidpamfik. Ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen yang lain,” ujar Yusri dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).
Yusri juga menegaskan bahwa satuan intelijen militer akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga seperti Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI guna memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap ormas yang meresahkan.
Meski demikian, keterlibatan unsur militer dalam ranah sipil seperti pembinaan ormas tetap menjadi perhatian publik, khususnya dalam konteks ketentuan hukum dan batasan konstitusional. Puan pun mengingatkan agar segala bentuk kerja sama antarinstansi tetap berjalan dalam koridor hukum dan demi kemaslahatan bangsa.
Sumber: emedia.dpr.go.id
