Jakarta, PR Politik – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil rangkaian kunjungan kerja strategis ke sejumlah daerah, termasuk wilayah Sulawesi, kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11). Laporan tersebut mencakup progres program listrik desa, produksi minyak nasional, serta kesiapan menuju kedaulatan energi.
Bahlil menyampaikan bahwa program listrik desa menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2030 mendatang.
“Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden, dipanggil. Saya memberikan laporan karena beberapa hari saya melakukan kunjungan kerja di daerah, di Sulawesi, di Sultra, di Sulut, kemudian beberapa daerah lain, khususnya berbicara tentang realisasi daripada listrik desa,” ujar Bahlil kepada awak media.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua,” tegas Bahlil.
Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian ESDM menargetkan percepatan penyediaan akses listrik di 10.068 lokasi hingga 2029, menjangkau 1,28 juta calon pelanggan. Khusus tahun 2025, ditargetkan 1.285 lokasi akan selesai untuk 77.616 pelanggan.
Selain listrik desa, Bahlil juga melaporkan capaian positif produksi minyak nasional (lifting). Hingga November 2025, produksi minyak harian Indonesia telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, yakni 605.000 barel per hari. Potensi peningkatan lifting juga akan didapat melalui program perbaikan tata kelola 45.000 sumur tua.
Bahlil turut melaporkan peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi yang telah mencapai sekitar 74-75% dari target Rp260 triliun di tahun 2025.
Bahlil menegaskan optimisme pemerintah untuk mencapai kedaulatan energi. Ia memastikan bahwa pada tahun 2026, Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, seiring dengan rencana beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.
“RDMP kilang kita yang di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar, dan bisa kita ekspor,” jelasnya.
Bahlil pun menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Kepala Negara. “Ini kan semuanya perintah Bapak Presiden, yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik,” pungkasnya.
sumber : ESDM RI
