PR Politik — Praktisi dan Akademisi Komunikasi sekaligus Founder PR Politik Indonesia, Heryadi Silvianto, menjadi narasumber dalam kegiatan Evaluasi Tahun Pertama Kinerja Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Periode 2024–2029 yang diselenggarakan di Majalengka, Jawa Barat, pada 6 Januari 2026..
Dalam pemaparannya, Heryadi menekankan bahwa kehumasan politik tidak boleh hanya bertumpu pada popularitas personal atau besarnya anggaran, melainkan harus dibangun melalui konsistensi kerja institusional, tata kelola organisasi yang tertib, serta pengelolaan reputasi jangka panjang.
Menurutnya, kepemimpinan dalam kerja kehumasan bukan terletak pada jabatan struktural, melainkan pada kemampuan organisasi dalam mengambil sikap secara sistematis, rutin, dan terukur. Ia menegaskan bahwa komunikasi politik yang sehat harus berpijak pada institusi, bukan pada figur semata.
“Kehumasan itu mengurus institusi, bukan hanya orang. Yang dijaga adalah reputasi bersama, bukan sekadar eksistensi individu,” ujar Heryadi.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan kehumasan yang berorientasi pada kebijakan publik (public policy), bukan sekadar pada pencitraan atau positioning politik jangka pendek. Menurutnya, kerja komunikasi yang kuat adalah komunikasi yang mampu menjelaskan sikap politik secara rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam berbagai pengalamannya mendampingi organisasi politik dan publik, Heryadi menilai bahwa keterbatasan sumber daya bukan hambatan utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Sebaliknya, keyakinan terhadap nilai, konsistensi sikap, dan kerja kolektif justru menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Reputasi itu dibangun dari kepercayaan. Publik tidak hanya memilih karena popularitas, tetapi karena yakin pada nilai dan konsistensi yang mereka lihat,” jelasnya.
Dalam sesi tersebut, Heryadi turut menekankan pentingnya kemampuan adaptasi strategi komunikasi politik di tengah perubahan konteks nasional, termasuk dinamika koalisi dan persepsi publik yang terus bergerak. Namun, ia mengingatkan bahwa adaptasi tidak boleh mengorbankan identitas dan nilai dasar organisasi.
Kegiatan ini diikuti oleh anggota DPR RI Dapil IX dan anggota DPRD dari Kabupaten Majalengka, Subang, dan Sumedang, serta tim pendukung kerja legislatif yang meliputi tenaga ahli, staf pendamping, dan tim penghubung daerah pemilihan. Materi kehumasan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bekal untuk memperkuat kerja komunikasi publik yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berdampak.
