PR Politik – Dalam praktik politik Indonesia, humas partai sering disederhanakan fungsinya menjadi sekadar alat pencitraan. Ia dianggap cukup bekerja melalui rilis pers, konferensi pers, dan pengemasan pesan elite agar terdengar aman di ruang publik. Padahal, dalam perspektif ilmu komunikasi politik, humas justru menyentuh wilayah paling sensitif dalam demokrasi, yaitu kepercayaan publik.
Di sinilah PR Politik menjadi penting. PR Politik bukan tentang bagaimana partai terlihat hebat di mata publik, melainkan bagaimana ia tetap dipercaya dalam jangka panjang, bahkan ketika partai sedang berada dalam posisi tidak populer. Kepercayaan semacam ini tidak dibangun dalam satu momentum kampanye, tetapi melalui proses komunikasi yang terus-menerus.
PR Politik dapat dipahami sebagai cara partai politik berkomunikasi dengan publik secara sadar, terencana, dan konsisten. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi membangun hubungan, menjelaskan sikap politik secara terbuka, serta merawat kepercayaan publik dari waktu ke waktu. Jika kampanye politik dapat dianalogikan sebagai proses menjual gagasan dan figur, maka PR Politik adalah upaya menjaga hubungan setelah transaksi politik itu terjadi.
Tujuan utama PR Politik adalah membantu partai untuk dipahami, bukan hanya dikenal. Ia mendorong partai agar dipercaya, bukan sekadar viral. Ia juga menempatkan kerja nyata sebagai dasar penilaian publik, bukan janji atau retorika. Dalam konteks ini, kepercayaan tidak pernah lahir dari baliho atau slogan. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman publik yang berulang ketika mereka menyaksikan bagaimana partai bersikap dalam situasi normal maupun krisis.
Sayangnya, banyak partai masih terjebak pada kesalahan mendasar dalam praktik PR Politik. Salah satu yang paling umum adalah mengira PR Politik sama dengan pencitraan. Selama partai tampak baik di permukaan, mereka menganggap tugas komunikasi telah selesai. Padahal publik menilai dari konsistensi sikap, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kejujuran ketika menghadapi masalah. PR Politik bukan soal selalu terlihat benar, tetapi soal berani mengakui kenyataan.
Kesalahan lain yang sering muncul adalah kebiasaan berbicara kepada publik dengan bahasa internal partai. Jargon kebijakan, istilah teknis rapat, dan kalimat panjang tanpa inti justru menjauhkan publik dari pesan politik. Akibatnya, publik tidak hanya gagal memahami, tetapi juga merasa diremehkan. Komunikasi politik yang efektif menuntut kemampuan menerjemahkan bahasa internal menjadi bahasa sehari-hari yang dekat dengan pengalaman publik.
Dalam menghadapi kritik, banyak partai juga terjebak pada respons defensif. Kritik dianggap sebagai serangan yang harus dipatahkan, bukan sebagai sinyal yang perlu didengar. Tidak jarang respons yang muncul justru menyalahkan publik atau meremehkan aspirasi mereka. Padahal langkah awal yang paling penting dalam komunikasi krisis adalah pengakuan empatik bahwa kekhawatiran publik dipahami. Penjelasan rasional baru bisa diterima setelah itu.
Masalah berikutnya adalah kebiasaan melakukan klarifikasi tanpa bukti. Pernyataan bahwa suatu isu tidak benar, jika tidak disertai data, proses, atau rujukan yang jelas, justru memperkuat kecurigaan. Publik hari ini semakin kritis dan tidak mudah diyakinkan oleh klaim sepihak. Mereka membutuhkan informasi yang bisa ditelusuri, langkah nyata yang bisa dilihat, serta progres kerja yang dapat dievaluasi.
Ada pula pola komunikasi yang hanya aktif saat kampanye, lalu menghilang setelah kekuasaan diraih. Ketika suara dibutuhkan, partai begitu rajin berbicara. Setelah terpilih, komunikasi mereda bahkan berhenti. Dalam banyak kasus, kepercayaan publik rusak bukan karena kesalahan besar, tetapi karena ketiadaan komunikasi. PR Politik menuntut komunikasi rutin, bahkan ketika tidak sedang viral dan tidak sedang dipuji.
Di era media sosial, partai juga kerap menghabiskan energi pada desain, slogan, dan gimmick, sementara substansi diabaikan. Padahal publik menilai partai dari konsistensi dan sikapnya dalam menghadapi persoalan nyata. Konten hanyalah alat, sedangkan substansi adalah fondasi yang menentukan apakah pesan itu dipercaya atau tidak.
Kesalahan paling mendasar mungkin adalah keengganan mengakui kesalahan. Banyak partai takut mengaku salah karena khawatir dianggap lemah. Padahal publik justru lebih marah pada pembelaan kosong dan lebih lunak pada kejujuran. Mengakui kesalahan, menjelaskan perbaikan, dan menunjukkan pembelajaran adalah bentuk kedewasaan politik, bukan kekalahan.
PR Politik yang sehat tidak bersifat reaktif, tidak sok pintar, dan tidak memandang publik sebagai objek yang mudah diarahkan. Ia berangkat dari kesadaran bahwa publik adalah subjek rasional yang layak dihormati. Kepercayaan publik tumbuh ketika partai berbicara seperti manusia, bukan seperti poster, dan ketika komunikasi politik diarahkan bukan hanya untuk menang hari ini, tetapi untuk tetap dipercaya di masa depan.
Sumber: Wicaksono / @ndorokakung (Pemerhati Kehumasan)
