Jenewa, PR Politik – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan pernyataan nasional dalam High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, Senin (23/2). Dalam pidatonya, Indonesia yang saat ini memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB menyerukan agar forum tersebut menjadi ruang dialog yang konstruktif dan inklusif.
Menlu Sugiono menekankan pentingnya persatuan global dalam memandang isu kemanusiaan di tengah ketidakpastian dunia yang kian meningkat.
“Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan,” tegasnya.
Mengusung tema “A Presidency for All” sejak menjabat Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas lembaga tersebut. Menlu RI secara diplomatis mengingatkan agar tidak ada negara yang menggunakan isu HAM sebagai alat politik atau menerapkan standar ganda yang dapat mencederai legitimasi internasional.
“Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia,” jelasnya.
Di hadapan para pemimpin dunia, Menlu Sugiono juga memaparkan keberhasilan domestik Indonesia dalam menyeimbangkan antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan. Ia menyoroti perluasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, hingga pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi.
Secara khusus, Indonesia juga memberikan penekanan pada isu-isu kemanusiaan internasional. Berikut adalah poin-poin utama penutup pidato Menlu:
-
Dukungan Palestina: Menegaskan dukungan tanpa henti terhadap hak-hak rakyat Palestina.
-
RanHAM Generasi VI: Memajukan rencana aksi nasional perlindungan HAM serta implementasi KUHP dan KUHAP baru.
-
Pencalonan Kembali: Mengumumkan secara resmi pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2030–2032.
Selain berpidato di sesi pembuka, Menlu RI memanfaatkan momentum ini untuk melakukan serangkaian pertemuan bilateral strategis, di antaranya dengan Menlu Palestina, Menlu Kirgistan, serta Komisioner Tinggi HAM PBB. Pertemuan-pertemuan ini ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memajukan agenda HAM baik di kawasan maupun global.
sumber : Kemlu RI
