Jakarta, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di awal tahun 2026. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara bertajuk “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas” yang digelar di IDN HQ, Selasa (14/1).
Menkeu memaparkan bahwa intervensi cepat yang dilakukan pemerintah sejak akhir 2025 telah berhasil menahan tren perlambatan ekonomi yang sebelumnya dikhawatirkan dapat memicu ketidakstabilan nasional.
“Kalau kita lihat Agustus-September turun ke level yang rendah sekali. Kita tahu kalau nggak dibalik, stabilitas sosial, politik akan terganggu. Karena itu, ekonomi harus segera dibalik agar stabilitas terjaga,” ungkapnya.
Sebagai mesin utama pertumbuhan, pemerintah kini fokus pada percepatan belanja negara dan perbaikan iklim investasi. Salah satu langkah konkretnya adalah pembentukan Satgas percepatan dan debottlenecking untuk memangkas hambatan di sektor riil serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.
Pemerintah juga membuka peluang pemberian insentif bagi sektor-sektor strategis guna memacu laju ekonomi yang lebih tinggi.
“Jadi kita akan mendorong pertumbuhan riil sector. Stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kita ciptakan. Dan kalau mereka butuh subsidi atau insentif, kita akan pertimbangkan sesuai dengan keadaan. Ke depan, moneter akan jalan, fiskal jalan, dan private sector jalan,” tambahnya.
Menkeu mengakui sempat adanya tantangan dalam sinkronisasi respons kebijakan moneter yang menghambat efektivitas fiskal. Namun, ia memastikan saat ini telah tercapai kesepahaman dengan Bank Sentral untuk menjaga keseimbangan likuiditas pasar agar kebijakan keduanya berjalan searah dan saling mendukung.
“Kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang sudah dapat titik tengah, gimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik agar fiskal moneter lebih sinkron,” tukasnya.
Langkah-langkah perbaikan struktural ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat serta dunia usaha di Indonesia.
sumber : Kemenkeu RI
