Palembang, PR Politik – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menandatangani kesepakatan Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10). Menhub juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatra Selatan.
Penandatanganan ini menjadi langkah awal pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat yang direncanakan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun.
“Momen ini menjadi wujud langkah penting yang nyata bagi kita bersama. Bahwa pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan,” ujar Menhub Dudy.
Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (tertuang dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025), rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 59,5 Hektare.
“Saya berharap semua pihak terkait dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan baik sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Pihak Swasta, dan berbagai pihak lain terkait. Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas,” kata Menhub Dudy.
Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan bahwa pembangunan pelabuhan baru ini sangat mendesak. Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi tumpuan Provinsi Sumatra Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai. Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota, menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pelabuhan tersebut mengalami pendangkalan.
“Sedimentasinya luar biasa hingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal. Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan,” jelas Gubernur Sumsel.
Dengan adanya pelabuhan baru, beban logistik diharapkan dapat terbagi, biaya logistik lebih ringan, dan alur pengiriman logistik berjalan lebih efisien dan lancar.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, dan Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian.
sumber : Kemenhub RI
