Banjarbaru, PR Politik – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan langkah nyata dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional. Melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru, Kemenperin melaporkan telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi 232 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari instrumen strategis untuk mendongkrak nilai tambah produk lokal agar mampu bersaing di kancah global.
“Pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan daya saing industri nasional. Sertifikat halal tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat kepercayaan konsumen, baik di pasar domestik maupun global,” ujar Menperin dalam keterangannya, Selasa (20/1).
Proses sertifikasi ini dikawal langsung oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Banjarbaru yang kini telah menyandang status LPH Utama. Dengan kapasitas tersebut, balai ini memiliki kewenangan pemeriksaan yang luas, mencakup produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga produk kimiawi dan biologi.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Emmy Suryandari, menekankan bahwa program ini bukan sekadar mengejar pemenuhan dokumen administratif, melainkan penguatan sistem mutu yang berkelanjutan.
“Melalui fasilitasi sertifikasi halal, kami mendorong industri untuk tidak hanya semata memperoleh sertifikat, tetapi juga menerapkan prinsip jaminan produk halal secara konsisten. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu produk melalui penerapan standar seperti SNI dan sistem manajemen berbasis standar internasional,” jelasnya.
Keberhasilan menjaring ratusan IKM ini merupakan buah kolaborasi antara Kemenperin, BAZNAS, Bank Indonesia, pemerintah daerah, hingga dukungan sektor swasta melalui CSR. Kepala BSPJI Banjarbaru, Oktaviyanto Jimat Wibowo, memastikan bahwa setiap IKM mendapatkan pendampingan teknis yang komprehensif.
“Kami memastikan IKM mendapatkan pendampingan menyeluruh agar mampu menerapkan prinsip kehalalan secara berkelanjutan dalam proses produksinya. Dengan kapasitas sebagai LPH Utama, BSPJI Banjarbaru siap melayani berbagai ruang lingkup produk dan jasa,” katanya.
[Image showing a map of the halal industry ecosystem in South Kalimantan, integrated with national supply chain standards]
Kebijakan ini menjadi prasyarat penting bagi pelaku IKM untuk “naik kelas” dan masuk ke dalam rantai pasok industri besar. Langkah masif di daerah ini diharapkan dapat mempercepat visi besar Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia melalui penguatan unit pelaksana teknis sebagai garda terdepan pelayanan industri.
sumber : Kemenperin RI
