Majalengka, PR Politik – Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa momentum Hari Tani Nasional 24 September harus menjadi pengingat serius bagi pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kondisi mayoritas petani di Majalengka yang berstatus gurem menunjukkan bahwa kesejahteraan petani masih jauh dari harapan.
“Saya ingin menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh petani Indonesia. Bagi kami, petani bukan sekadar profesi, melainkan pilar kedaulatan bangsa. Kalau petani kuat, maka negara kuat,” ujar Ateng.
Ia merujuk pada data Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka tahun 2023 yang mencatat total 143.552 pengguna lahan pertanian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114.300 atau hampir 80 persen adalah petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektare.
“Data ini sangat mengkhawatirkan. Bayangkan, 8 dari 10 petani kita di Majalengka hanya punya lahan sempit, bahkan banyak yang hanya menyewa. Bagaimana mereka bisa mandiri kalau sekadar untuk bertahan hidup saja sudah sulit?” tegas Ateng.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa hilirisasi pertanian yang sering digembar-gemborkan pemerintah tidak akan efektif jika petani tidak punya kendali atas lahan dan modal.
“Hilirisasi jangan berhenti jadi jargon di spanduk. Apa artinya bicara investasi besar, kalau petani kita masih terjerat utang ke tengkulak, pupuk langka dan mahal, serta harga panen tidak menentu?” ujarnya.
Sebagai anggota Fraksi PKS, Ateng kemudian menjelaskan Manifesto PKS Majalengka tentang Petani Berdaulat, Majalengka Bermartabat, yang memuat enam agenda utama. Agenda tersebut antara lain hilirisasi berpihak pada petani lokal, bukan korporasi; reforma agraria sejati melalui redistribusi tanah dan perlindungan lahan produktif; harga pangan adil dan stabil dengan penetapan harga dasar dan penguatan Bulog; pendidikan politik dan ekonomi bagi petani melalui sekolah tani komunitas; keterlibatan petani dalam rantai nilai industri pangan, dari merek lokal hingga ekspor; serta penguatan ekonomi solidaritas berbasis gotong royong.
“Kalau 80 persen petani kita hanya penggarap, maka solusi utamanya adalah akses lahan dan modal. Oleh karenanya, PKS Majalengka mengusulkan skema ekonomi gotong royong yakni duta dakwah dan aghniya menyediakan modal, petani menggarap, lalu hasilnya dibagi adil untuk penggarap, pemodal, dan sedekah konstituen. Ini bukan sekadar bantuan, tapi kemitraan produktif yang nyata,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak generasi muda untuk tidak ragu kembali ke desa membangun pertanian modern.
“Pertanian bukan pekerjaan kuno. Justru di era krisis global, pangan adalah sektor paling strategis. Generasi muda harus bangga jadi petani modern yang bermartabat,” ungkapnya.
Pada akhirnya, Ateng menegaskan bahwa Hari Tani bukan sekadar seremoni, melainkan momentum konsolidasi.
“Petani berdaulat adalah kunci Majalengka bermartabat. Pemerintah daerah harus berani berpihak dengan kebijakan anggaran yang jelas. Masyarakat harus mencintai produk lokal. Dan kita semua harus menghormati petani, karena tanpa mereka, kita tidak bisa makan nasi setiap hari,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
