Kuching, PR Politik – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching menggelar kegiatan outreach pelayanan keimigrasian dan kekonsuleran bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Miri, Sarawak, pada 24–25 Januari 2026. Langkah “jemput bola” ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dokumen serta memperkuat pelindungan bagi para pekerja di luar negeri.
Pelayanan terpadu tersebut mencakup pembuatan paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), pemutakhiran data melalui portal PEDULI WNI, hingga layanan warung konsuler. Kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi dengan WTK Group sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran.
Kegiatan hari pertama yang dilaksanakan di Imbok Estate bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76. Konsul Jenderal RI Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli, menegaskan bahwa kepemilikan dokumen yang sah merupakan syarat mutlak bagi setiap WNI yang berada di luar negeri.
“Konsul Jenderal RI Kuching, Bapak Dr. Abdullah Zulkifli, menekankan pentingnya WNI melengkapi diri dengan dokumen perjalanan yang sah dan benar, serta secara aktif melakukan lapor diri melalui portal PEDULI WNI sebagai langkah awal perlindungan dan kemudahan pelayanan konsuler,” tulis laporan resmi KJRI Kuching.
Pada hari kedua yang berlangsung di WTK BHB Sdn. Bhd. Miri, lebih dari 100 PMI turut berpartisipasi dalam agenda sosialiasi. Selain masalah administratif, Konjen RI memberikan peringatan keras terkait maraknya tindak kriminalitas digital dan penyalahgunaan zat terlarang yang dapat mengancam status hukum para pekerja.
“Pada kesempatan tersebut, Konsul Jenderal juga mengimbau agar seluruh WNI menjauhi perbuatan kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba dan praktik judi online, yang dapat berdampak serius terhadap status keimigrasian dan masa depan mereka,” tegasnya.
Kegiatan ini mendapatkan respon positif dengan hasil survei kepuasan masyarakat yang tinggi. KJRI Kuching berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan serupa ke berbagai wilayah pelosok di Sarawak guna memastikan tidak ada WNI yang luput dari pendataan dan pelindungan negara.
sumber : Kemlu RI
