Jakarta, PR Politik – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menggeber serangkaian langkah evaluasi komprehensif, pembenahan sistemik, serta peningkatan standar keselamatan transportasi perkeretaapian nasional. Langkah korektif ini dipicu oleh insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di kawasan Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu.
Rencana strategis tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5).
“Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh. Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian,” ujarnya secara terperinci.
Ia menjamin bahwa seluruh proses penanganan korban, investigasi sebab kecelakaan, hingga sterilisasi pemulihan operasional jalur rel dilakukan secara total demi memulihkan pelayanan publik yang aman. Langkah evakuasi ini dieksekusi secara hibrida melibat KNKT, PT KAI, PT KCI, Korps Bhayangkara, Basarnas, hingga jajaran pemerintah daerah setempat.
Terkait kelanjutan penyidikan, Kemenhub menegaskan sikap hormatnya atas independensi gerak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang tengah bekerja mengumpulkan bukti di lapangan.
“Kenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta data data. Sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek: sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan,” urainya.
Salah satu klaster krusial yang dibedah dalam raker tersebut adalah penataan perlintasan sebidang rel kereta dengan jalan raya sipil. Pemerintah mengeklaim terdapat tren penurunan angka kecelakaan yang konsisten pada perlintasan sebidang dalam kurun tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data statistik Kemenhub, akumulasi angka kecelakaan melorot dari 337 insiden pada tahun 2024, menyusut menjadi 291 kasus di tahun 2025, dan tercatat berada di angka 102 kejadian hingga per 1 May 2026. Kendati menunjukkan indikator positif, Menhub menilai upaya pengawasan tidak boleh dikendorkan.
Merespons kedaruratan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi khusus dan menyetujui percepatan proyek infrastruktur jangka panjang berupa pembangunan jembatan layang (flyover) di titik-titik padat lalu lintas wilayah Bekasi. Guna mengegolkan proyek keselamatan massal ini, pemerintah mengucurkan pagu anggaran fantastis mencapai kisaran Rp4 Triliun.
Sebagai langkah awal eksekusi, Kemenhub bersama perwakilan PT KAI, Danantara, Badan Pengelola (BP) BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), dan KNKT telah menggelar agenda Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026. Konsolidasi ini memantapkan keputusan untuk menutup permanen 172 titik perlintasan sebidang yang dikategorikan berisiko tinggi (high risk).
Merujuk pada data pemetaan mutakhir, saat ini terdapat 3.674 titik perlintasan sebidang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terbagi atas 2.771 titik perlintasan resmi terdaftar dan 903 perlintasan ilegal atau tidak terdaftar.
Dari hasil audit total, sebanyak 172 perlintasan wajib ditutup total karena memiliki lebar akses jalan darat kurang dari 2 meter. Sementara itu, sebanyak 1.638 lokasi lainnya masuk dalam daftar prioritas nasional yang wajib ditingkatkan fasilitas keselamatannya.
Pemerintah telah menghitung kebutuhan investasi teknis untuk menyokong 1.638 lokasi prioritas tersebut dengan total dana dialokasikan sebesar Rp842,48 miliar. Adapun rincian pos anggarannya meliputi:
-
Insentif Petugas Jaga Perlintasan: Rp603,9 miliar
-
Konstruksi Pembangunan Pos Jaga Baru: Rp158,1 miiliar
-
Fasilitas Mekanikal & Elektrikal Pendukung: Rp60,9 miliar
Peningkatan fasilitas keselamatan pada titik-titik tersebut nantinya turut mencakup pengadaan alat komunikasi modern, palang pintu otomatis, serta perlengkapan rambu darurat lainnya.
“Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya,” tegasnya memungkasi pemaparannya.
Agenda rapat dengar pendapat komisi perhubungan ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta Direktur Utama PT KCI Mochamad Purnomosidi.
sumber : Kemenhub RI
