Jakarta, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung jalannya Sidang Debottlenecking ke-5 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3). Pertemuan strategis ini difokuskan untuk membedah sejumlah persoalan perizinan dan sumbatan investasi yang selama ini menghambat operasional pelaku usaha di berbagai sektor industri nasional.
Melalui mekanisme sidang ini, pemerintah berkomitmen mencari solusi konkret atas hambatan administratif guna memastikan kegiatan investasi dan ekspansi industri dapat berjalan lebih optimal sesuai target pertumbuhan ekonomi.
Agenda sidang kali ini mencakup tiga poin krusial yang dilaporkan oleh sejumlah korporasi besar. Pertama, pembahasan mengenai hambatan perizinan impor ammonium nitrat oleh PT Samator Indogas Tbk. Bahan kimia ini merupakan komponen vital dalam produksi gas N2O (nitrous oxide) atau gas bius yang sangat dibutuhkan oleh sektor medis nasional.
Kedua, sidang menindaklanjuti aduan terkait kerumitan proses pengurusan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Terdapat tiga perusahaan yang menyampaikan kendala tersebut, yakni:
-
PT Nakshatra Exim International
-
PT Eleganza Tile Indonesia
-
PT Kairos Indah Sejahtera
Pada agenda ketiga, sidang menyoroti pengaduan dari PT Galang Bumi Industri terkait belum terealisasinya Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dokumen RKKPR tersebut sangat mendesak karena menjadi prasyarat utama untuk mendukung keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta realisasi investasi skala besar di kawasan Batam. Keterlambatan penerbitan rekomendasi ini dinilai dapat menghambat laju pembangunan infrastruktur strategis yang telah dicanangkan pemerintah.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal hasil sidang ini hingga koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) membuahkan hasil nyata bagi kepastian hukum dan kemudahan berusaha di Indonesia.
sumber : Kemenkeu RI
