Jakarta, PR Politik (20/11) — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan pentingnya langkah strategis untuk melindungi dan mengangkat nilai ekonomi kreatif lokal. Dalam rapat kerja Komisi VII bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti Putri, Novita memberikan contoh nyata dengan menyoroti tas buatan UMKM Trenggalek yang ia kenakan.
“Ini tas buatan Trenggalek. Jika dijual di Prada, harganya bisa mencapai Rp30 juta hingga Rp75 juta karena memiliki nilai vintage dan handmade. Tapi kenapa UMKM kita hanya menjualnya seharga Rp250 ribu?” tegas Novita dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Novita Hardini menyoroti perbedaan harga yang mencolok tersebut sebagai bukti adanya kesenjangan nilai apresiasi terhadap produk ekonomi kreatif lokal. Novita menggarisbawahi perlunya kebijakan yang melindungi nilai ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar global.
Selain itu, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengapresiasi program-program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun mengingatkan pentingnya realisasi program yang adil dan menyeluruh.
“Kita membutuhkan regulasi yang jelas untuk mendukung ekonomi kreatif. Program flagship yang telah disusun sangat komprehensif, tetapi kita ingin ini benar-benar terealisasi pada tahun 2025. Salah satu kunci utamanya adalah pemerataan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi kreatif,” ujar Novita.
Legislator dari Dapil Jawa Timur VII ini juga menekankan perlunya membedakan antara UMKM dan ekonomi kreatif. Ia menyarankan pendidikan menjadi prioritas dalam program Kementerian, terutama untuk mendukung pemerataan ekonomi di daerah terpencil yang masih minim perhatian.
“Indonesia Emas 2045 hanya akan terwujud jika kita bisa mewujudkan dua kata kunci, yaitu adil dan makmur. Menekan angka kemiskinan saja tidak cukup, pemerataan juga harus menjadi fokus utama. Saya meminta dengan hormat agar anggaran Rp2 triliun lebih yang dialokasikan dapat digunakan dengan bijak dan adil untuk daerah-daerah terpencil, termasuk dapil kami di Komisi VII,” tegasnya.
Novita berharap kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mampu mengurangi kemiskinan sekaligus menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bertemu Sekjen PBB, Bahas Perdamaian dan Keadilan Global
Sumber: dpr.go.id
