Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyambut positif langkah pemerintah yang tengah memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, kehadiran Perpres tersebut akan menjadi dasar hukum penting dalam memperkuat regulasi sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
“Perpres MBG akan menjadi pijakan hukum penting agar pelaksanaan program lebih tertib, transparan, dan menjamin makanan yang dibagikan benar-benar aman, bergizi, serta memenuhi standar kesehatan,” ujar Netty di Jakarta, Selasa (28/10).
Netty berharap proses finalisasi Perpres MBG dapat segera diselesaikan dan disosialisasikan kepada publik agar implementasi di lapangan memiliki kepastian hukum yang kuat.
“Kami mendorong agar Perpres ini segera disosialisasikan sehingga pelaksanaan program di daerah memiliki acuan yang jelas dan seragam. Hal ini penting agar tujuan besar pemerintah dalam meningkatkan gizi anak dapat tercapai,” katanya.
Menurut Netty, Perpres tersebut sebaiknya memuat ketentuan teknis, termasuk waktu produksi makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini, katanya, menjadi bagian dari upaya menjaga mutu, kebersihan, dan kesegaran makanan bagi penerima manfaat.
“Kita memahami setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, penting agar pelaksanaan kebijakan nanti memberi ruang adaptasi, agar berjalan efisien dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Politisi PKS itu menegaskan bahwa esensi utama program MBG adalah meningkatkan gizi anak serta menjamin keamanan pangan. Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kerja para petugas dapur yang berperan langsung dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
“Para petugas dapur adalah garda terdepan penyedia gizi anak-anak kita. Mereka juga perlu mendapatkan dukungan kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang aman,” tegasnya.
Netty mendorong agar pemerintah memperkuat pendampingan teknis, peningkatan fasilitas, dan pengawasan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional, serta masyarakat.
“Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat perlu bergandengan tangan agar pelaksanaannya benar-benar memberi manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
