Jakarta, PR Politik (25/11) – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Nasril Bahar, memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI. Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.
Nasril Bahar menyampaikan penghargaan atas capaian positif yang diraih Himbara, terutama dalam menjaga indikator utama perbankan seperti capital adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio (LDR), dan return on assets (ROA). Ia juga mengapresiasi tren penurunan non-performing loan (NPL) yang kini berada di bawah tiga persen.
“Kami memberikan apresiasi kepada BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Syariah Indonesia atas prestasi luar biasa yang telah diraih, baik dari penghargaan domestik maupun internasional,” ujar Nasril.
Namun, ia juga menyoroti tantangan domestik yang menghambat pertumbuhan ekonomi, seperti penurunan daya beli masyarakat, kinerja sektor manufaktur, dan likuiditas perbankan. Menurutnya, keberhasilan ekonomi nasional bergantung pada penyelesaian masalah tersebut.
“Kita bermimpi di siang bolong jika pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak didukung penyelesaian masalah domestik secara bersama-sama,” tegas Nasril.
Nasril juga menyoroti kendala dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat. Ia menilai banyak hambatan dalam realisasi KUR, mulai dari ketentuan kolateral hingga waktu tunggu yang lama.
“Ketika kami mengundang masyarakat untuk sosialisasi KUR di dapil, seringkali slot sudah habis bahkan sebelum diluncurkan,” keluh Nasril.
Baca Juga: Sosialisasi 4 Pilar MPR RI: Muh. Haris Libatkan Guru untuk Kokohkan Pondasi Kebangsaan
Ia meminta Himbara untuk memprioritaskan penyaluran KUR di daerah pemilihan (dapil) agar masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas ini. “Tolong prioritaskan daerah-daerah dapil kami, terangkan dengan jelas syarat dan mekanismenya, agar masyarakat tidak merasa diabaikan,” tambahnya.
Selain itu, Nasril menyoroti prosedur yang dianggap terlalu ketat dalam penyetoran dana pihak ketiga (DPK) ke bank. Ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang akhirnya memilih menyimpan uang di rumah karena merasa kesulitan menghadapi prosedur bank.
“Banyak masyarakat yang akhirnya menyimpan uang di rumah karena merasa terlalu banyak pertanyaan saat menyetor tabungan. Ini perlu evaluasi,” ujarnya.
Nasril menegaskan dukungan politik dari Komisi VI DPR RI kepada Himbara untuk memastikan kebijakan perbankan mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Kami akan memberikan dukungan politik kepada Himbara agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terrealisasi,” pungkas Nasril.
Rapat tersebut menjadi ajang penting untuk mengevaluasi kinerja Himbara sekaligus menyusun langkah strategis yang dapat memperkuat kontribusi sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.
Sumber: fraksipan.com
