Wamena, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Distrik Hubikosi, Wamena, Jumat (16/05/2025).
“Papua Pegunungan ini adalah satu dari empat provinsi baru di Republik Indonesia. Komisi II hadir untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi APBN, khususnya terkait kesiapan pembangunan infrastruktur dasar seperti kantor Gubernur, DPRP, dan MRP,” ujar Anggota Komisi II yang akrab disapa Gus Khozin.
Ia menekankan bahwa pembangunan fisik tidak boleh semata terfokus pada bangunan pemerintahan, melainkan harus mencakup fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dan layanan kesehatan menurutnya adalah elemen vital yang tak boleh diabaikan dalam proses pembangunan.
“Tidak cukup hanya membangun kantor pemerintahan. Kebutuhan dasar masyarakat seperti sekolah dan layanan kesehatan harus mendapat perhatian serius. Ini menyangkut hajat hidup rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Khozin menyampaikan bahwa selama kunjungan, pihaknya menerima berbagai aspirasi masyarakat, terutama mengenai rencana pemekaran wilayah tingkat kabupaten. Ia menilai bahwa aspirasi ini perlu dikaji secara komprehensif bersama Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI agar benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Aspirasi pemekaran ini tidak bisa diabaikan. Tujuannya jelas (yaitu) memangkas jalur birokrasi agar pelayanan publik lebih dekat dan masyarakat lebih cepat sejahtera,” tutur Politisi Fraksi PKB ini.
Di samping itu, ia juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum mencerminkan potensi sumber daya alam (SDA) Papua Pegunungan secara optimal. Ketidakseimbangan dalam skema pembagian DBH dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam penyediaan fasilitas publik yang layak.
“Beberapa sumber daya alam yang dimiliki Papua Pegunungan belum memberikan manfaat maksimal karena proporsi DBH masih dirasa kurang. Ini mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membangun,” katanya.
Menutup pernyataannya, Gus Khozin menekankan bahwa pembangunan Papua Pegunungan harus dijalankan dengan strategi yang seimbang antara pengelolaan SDA dan peningkatan kapasitas SDM.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan alam. SDM-nya harus dipersiapkan. Kalau SDA bagus, SDM juga bagus, maka insyaAllah masyarakat Papua akan maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan komitmen Komisi II DPR RI untuk terus mengawal pelaksanaan otonomi daerah baru agar kebijakan pusat benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat Papua Pegunungan.
Sumber: emedia.dpr.go.id
