Jakarta, PR Politik – Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota politik pada 2028.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR, Mori Hanafi, mengatakan pemerintah telah membangun istana negara sebagai pusat pemerintahan, dan beberapa infrastruktur pendukung di IKN.
“Terkait keinginan pemerintah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028, dari sisi infrastruktur memang saat ini sudah dilakukan pembahasan di Komisi V, khususnya terkait percepatan proses pembangunan infrastruktur jalan, rumah susun pegawai, dan kantor, serta rumah tinggal para pejabat negara,” kata Mori dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).
Namun, Mori menilai sejauh ini belum melihat secara nyata kesiapan infrastruktur utama lainnya, terutama kantor untuk legislatif dan yudikatif di IKN, yang menjadi syarat mutlak sebagai ibu kota politik.
“Saya enggak tahu, kalau mungkin nanti (anggaran pembangunan) muncul di tahun 2027. Tapi kan kantor DPR, kemudian yang menyertai, perumahan DPR-nya, dan juga kantor-kantor kementerian, sebagai prasyarat (kantor) yudikatifnya juga harus ada,” jelas Mori.
Menurutnya, masih ada kemungkinan rencana IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 dapat terwujud, dengan catatan anggaran pembangunan infrastruktur utama terealisasi lebih awal.
“Mungkin, kalau itu dibangun di tahun 2027, maka IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mungkin bisa terwujud,” tandasnya.
Namun jika anggaran untuk membangun kantor dan infrastruktur pendukung bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak tersedia, Mori mengaku pesimistis rencana tersebut akan terealisasi.
“Tapi kalau tahun 2027 nanti belum muncul (anggaran), maka saya secara pribadi meragukan bahwa IKN akan siap menjadi ibu kota politik tahun 2028,” imbuhnya.
