Jakarta, PR Politik – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM), Abdul Muhaimin Iskandar, bersama Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan pentingnya mereformasi sistem akreditasi panti asuhan. Dalam rapat di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Selasa (19/8/2025), disepakati bahwa akreditasi tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus mengukur kualitas layanan pengasuhan dengan mekanisme reward dan punishment yang jelas.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa masih banyak Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tidak terakreditasi, bahkan lebih dari 2.000 lembaga fiktif. Lebih dari 85% anak di panti juga bukan yatim piatu. “Kalau akreditasi tidak memberi insentif atau sanksi, orang enggan memperbaiki layanan. Ini yang akan kita ubah,” tegas Gus Ipul. Kementerian Sosial sedang merevisi Permensos agar akreditasi menjadi instrumen penjamin kualitas pengasuhan.
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menambahkan, filantropi dan dana sosial harus diatur lebih transparan dan akuntabel. Penyaluran bantuan sosial (bansos) wajib berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tidak salah sasaran. Masalah data menjadi warisan besar, dengan tingkat ketidaktepatan sasaran bansos yang tinggi. Presiden pun mengeluarkan Perpres No. 4/2025 yang menugaskan BPS untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan.
Gus Ipul menekankan bahwa semua kementerian dan lembaga harus tunduk pada data BPS. “Kalau masing-masing pakai data sendiri, masalah tidak akan selesai. Kritik boleh, masukan boleh, tapi semua harus berbasis BPS,” ujarnya. Pemerintah juga tengah menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos lewat aplikasi yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dengan uji coba di Banyuwangi.
Sekolah Rakyat, yang kini berkembang menjadi 165 titik, disebut sebagai miniatur penanggulangan kemiskinan. Program ini menggabungkan pendidikan, pemberdayaan, perbaikan rumah, bantuan kesehatan, hingga bansos lengkap. Targetnya, setiap tahun ada 350 ribu keluarga graduasi dari bansos menuju kemandirian.
“Akreditasi panti, digitalisasi bansos, dan Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi besar menuju nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Semua butuh regulasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat,” tegas Gus Ipul.
sumber : Kemensos RI
