Jakarta, PR Politik – Kondisi global saat ini masih diliputi oleh berbagai dinamika kompleks, mulai dari konflik Ukraina yang belum usai, ketegangan di Timur Tengah, hingga perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Meski demikian, berbagai indikator perekonomian nasional Indonesia menunjukkan level yang aman, dan asumsi ekonomi yang ditetapkan pemerintah dalam APBN masih cenderung relevan.
Ketahanan ekonomi Indonesia terlihat dari beberapa indikator, seperti terkendalinya harga komoditas, inflasi yang tetap terjaga dan mencatatkan inflasi terendah sepanjang sejarah, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang diperkirakan masih berada pada kisaran 5% (yoy). Selain itu, neraca perdagangan Indonesia telah surplus selama 56 bulan berturut-turut, dan cadangan devisa juga relatif aman.
“Tentu kita tidak imun terhadap kemungkinan gejolak ke depan, tetapi dengan situasi yang ada sekarang, pemerintah tetap berhati-hati. Oleh karena itu, berbagai kebijakan juga diarahkan untuk meningkatkan daya tahan perekonomian dan menjaga agar kurs kita lebih terkendali,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara BNI Investor Daily Roundtable, Rabu (15/01).
Baca Juga: Ahmad Najib Qodratullah Komitmen Atasi Masalah Pinjaman Online dengan Peningkatan Literasi Keuangan
Terkait inflasi, pemerintah terus berupaya mengendalikan volatile food melalui Tim Pengendali Inflasi di tingkat pusat dan daerah. Pemantauan inflasi dilakukan secara rutin, sehingga jika terjadi lonjakan harga barang pokok, pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk mengatasinya, termasuk dalam hal logistik barang.
Menko Airlangga juga menyoroti konsumsi domestik, di mana Indeks Keyakinan Konsumen masih berada pada angka yang relatif tinggi, menunjukkan daya beli masyarakat yang baik. Pada Desember 2024, pemerintah meluncurkan sejumlah program belanja murah untuk mendorong daya beli masyarakat, seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbonas), Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan EPIC Sale, yang melibatkan lebih dari 82 ribu gerai di seluruh Indonesia.
Selain konsumsi, investasi dan ekspor juga menjadi sektor andalan pemerintah. Komoditas utama untuk ekspor mencakup baja, kelapa sawit, dan batu bara. Ke depan, pemerintah akan terus mendorong hilirisasi, tidak hanya di sektor manufaktur, tetapi juga dalam pendalaman struktur untuk mencari devisa dan substitusi impor.
Dalam konteks kerja sama internasional, pemerintah telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk keanggotaan BRICS dan proses aksesi OECD. Keikutsertaan dalam forum internasional ini bertujuan untuk memperkuat posisi geopolitik Indonesia tanpa berpihak pada satu negara.
“Dengan keanggotaan di berbagai forum, kebijakan publik yang kita lakukan memiliki benchmark dan best practice. Ini akan mendorong investasi dan perdagangan, serta pembiayaan,” jelas Menko Airlangga.
Baca Juga: Rahmat Saleh Desak Evaluasi Menyeluruh Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2
Menutup diskusi, Menko Airlangga menyatakan bahwa dalam tiga bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah langkah strategis telah diambil untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Tiga prioritas utama yang diupayakan pemerintah adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan Program Makan Bergizi Gratis. Ia mengajak seluruh stakeholders untuk terus bekerja sama dan menjaga optimisme.
“Kami mohon kepada masyarakat dan juga kepada stakeholder untuk terus optimis, karena salah satu cara kita untuk mempertahankan pertumbuhan dan kesejahteraan adalah dengan optimisme. Dengan optimisme, banyak hal bisa kita lakukan dan banyak hal bisa kita selesaikan,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah Mantan Menteri Perdagangan Periode 2016-2019, Enggartiasto Lukita, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar, serta jajaran direksi BNI dan sejumlah perwakilan kepala cabang BNI.
Sumber: ekon.go.id
