Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menegaskan bahwa dukungan politik terhadap Presiden Prabowo Subianto harus solid dalam merespons ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebelumnya, Trump mengumumkan rencana mengenakan tarif impor tambahan sebesar 10 persen kepada negara-negara yang tergabung dalam BRICS, dengan alasan kebijakan anti-Amerika.
Marwan menyatakan, situasi ini bukan ruang untuk saling menyalahkan atau mempolitisasi tantangan eksternal. “Saya percaya bahwa dalam menghadapi tekanan global seperti ini, dukungan politik terhadap kebijakan presiden harus menjadi satu suara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).
Politikus Partai Demokrat itu menilai ancaman tarif tersebut bukan hanya menguji stabilitas ekspor nasional, tetapi juga menjadi tantangan geopolitik yang memerlukan konsolidasi kekuatan ekonomi domestik dan kecermatan diplomatik.
Ia menekankan, posisi AS sebagai mitra dagang strategis Indonesia tidak bisa diabaikan. Data menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2024 mencapai USD23,6 miliar, dengan lebih dari sepertiga berasal dari sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki. “Sektor ini menyerap lebih dari 3,5 juta tenaga kerja yang sebagian besar berada di daerah-daerah sentra industri,” bebernya.
Marwan mengingatkan bahwa potensi relokasi pesanan ke negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh bisa menjadi kenyataan jika tarif tambahan benar-benar diberlakukan. Hal ini berisiko menimbulkan dampak langsung pada jutaan pekerja di dalam negeri.
Menurutnya, situasi ini juga menegaskan rapuhnya struktur ekspor Indonesia yang masih terlalu bergantung pada pasar tradisional. Ia pun mendukung langkah Presiden Prabowo untuk memperluas kerja sama ekonomi strategis dengan negara-negara anggota BRICS sebagai upaya membangun keseimbangan baru dalam peta ekonomi global.
“Dalam konteks ini, saya mendukung langkah Presiden Prabowo yang secara aktif memperluas kerja sama ekonomi strategis melalui keanggotaan Indonesia dalam BRICS,” tegas Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat itu.
Marwan menilai, pemerintah telah memulai langkah awal yang tepat dengan mengajukan proposal negosiasi kepada AS. Namun, strategi mitigasi jangka pendek dan reformasi struktural jangka menengah-panjang harus dijalankan secara paralel.
Ia menyebut diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti India, Brasil, Mesir, dan Uni Emirat Arab sebagai langkah mendesak. Pemerintah juga diminta memberikan perlindungan nyata bagi industri padat karya melalui insentif fiskal, akses pembiayaan, serta dukungan pembukaan pasar baru.
“Program pelatihan ulang tenaga kerja pun harus segera diperluas agar tekanan PHK tidak berubah menjadi krisis sosial,” lanjutnya.
Lebih jauh, Marwan menegaskan krisis ini seharusnya menjadi momentum percepatan hilirisasi industri. Menurutnya, ekspor bahan mentah tidak akan membawa Indonesia keluar dari jebakan ekonomi komoditas. “Produk bernilai tambah tinggi memiliki ketahanan tarif yang lebih baik dan memberi ruang bagi tumbuhnya teknologi dalam negeri. Di sisi lain, pembenahan logistik ekspor juga menjadi syarat mutlak jika kita ingin tetap kompetitif,” ujarnya.
Marwan mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari eksekutif, legislatif, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk menyatukan kekuatan menghadapi tantangan ini.
“Kini saatnya DPR dan ruang publik menguatkan langkah tersebut dengan konsistensi dan keberanian mengambil keputusan. Tantangan hari ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun ekonomi nasional yang lebih berdaulat, berdaya saing, dan berpijak pada kepentingan jangka panjang. Maka, bukan hanya bagaimana kita bertahan dari kebijakan tarif Trump, tetapi bagaimana kita meresponsnya dengan strategi yang akan membuat Indonesia lebih kuat dari sebelumnya,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
