Jakarta, PR Politik – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra strategis, mulai dari Kementerian PANRB, BKN, Arsip Nasional, KPU, Bawaslu, hingga Otorita IKN. Dalam forum tersebut, Anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa mitra kerja Komisi II merepresentasikan pilar penting dalam penguatan birokrasi, peningkatan kualitas demokrasi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Mardani, Komisi II memegang posisi strategis dibandingkan komisi lainnya karena mengawal tiga sektor besar sekaligus.
“Teman-teman PANRB, BKN, dan Arsip Nasional adalah pilar untuk mewujudkan good governance dan strong institution. KPU dan Bawaslu merupakan pilar demokrasi berkualitas. Sedangkan Otorita IKN adalah pertaruhan besar kita ke depan. Karena itu, Komisi II ini paling keren, karena tiga hal penting ada di sini,” ujar Mardani.
Terkait klaster birokrasi, ia menekankan perlunya respons cepat pemerintah menghadapi maraknya hoaks yang berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Hoaks terkait tokoh negara maupun kebijakan publik makin marak. Di saat terjadi kekacauan informasi, masyarakat pasti mencari rujukan kepada otoritas resmi pemerintah. Karena itu, sistem merit ASN dan birokrasi harus semakin diperkuat agar respon negara lebih cepat dan terpercaya,” tegasnya.
Di sisi lain, Mardani menilai KPU dan Bawaslu telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam penyelenggaraan pemilu, meski demokrasi Indonesia masih dinilai bersifat prosedural.
“Kita sudah enam kali melaksanakan pemilu, tapi publik masih menilai demokrasi kita prosedural, belum substansial. Saya tegaskan, ini bukan salah KPU dan Bawaslu. Justru mereka rata-rata pejuang demokrasi yang baik. Karena itu, saya mendukung permintaan anggaran Rp2,54 triliun untuk memperkuat infrastruktur dan kelembagaan KPU-Bawaslu,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan IKN, Mardani mengingatkan bahwa proyek besar tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang tidak sedikit. Karena itu, partisipasi swasta menjadi kunci untuk mendorong keberhasilan pembangunan.
“Fiskal kita terbatas, karena itu ke depan IKN harus lebih banyak mengundang public-private partnership dan investasi swasta. Kalau IKN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, itu akan menaikkan pertumbuhan nasional bahkan bisa menembus 6 persen. Itu kontribusi luar biasa,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
