Jakarta, PR Politik – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Persaudaraan Antariman (DPP BERANI), Pdt. Lorens Manuputty, menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dinilai melukai perasaan para korban Tragedi Mei 1998. Menurutnya, pernyataan tersebut bukan sekadar kekeliruan, tetapi mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan mengabaikan catatan sejarah kelam bangsa.
“Pernyataan Menteri Budaya Fadli Zon bukan sekadar kekhilafan, tetapi merupakan bentuk pengingkaran atas fakta sejarah yang telah diungkap secara resmi. Ini sangat melukai para korban yang masih menyimpan trauma mendalam, serta mencederai hati nurani bangsa,” ujar Pdt. Lorens Manuputty dalam keterangan tertulis, Senin (16/6).
Pdt. Lorens menegaskan bahwa Tragedi Mei 1998 adalah bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia yang harus diakui secara jujur. Walaupun menyakitkan, pengakuan terhadap peristiwa tersebut merupakan langkah krusial dalam penegakan keadilan serta pencegahan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang.
“Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang berani mengakui kesalahan masa lalunya. Pengakuan atas peristiwa kelam merupakan penghormatan kepada para korban dan keluarganya. Sebaliknya, pengingkaran hanya akan memperdalam luka mereka,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada 23 Juli 1998 secara resmi mencatat terjadinya kekerasan seksual massal dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Berdasarkan laporan TGPF, setidaknya terdapat 52 korban pemerkosaan, 14 korban pemerkosaan disertai penganiayaan, 10 korban penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual. Sebagian besar korban merupakan perempuan dari etnis Tionghoa.
“Setiap data tersebut bukan sekadar angka, melainkan penderitaan nyata korban yang hingga kini banyak yang belum mendapatkan keadilan. Pernyataan yang mengecilkan tragedi ini adalah bentuk pengabaian terhadap luka kemanusiaan bangsa sendiri,” imbuh Pdt. Lorens.
Sebagai organisasi lintas iman yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, DPP BERANI menyerukan kepada seluruh pejabat negara, pemangku kebijakan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menyikapi tragedi kemanusiaan di masa lalu.
“Pengingkaran atas fakta sejarah bukanlah jalan menuju rekonsiliasi. Hanya dengan kejujuran, keadilan, dan pengakuan atas penderitaan korban, bangsa ini bisa pulih dan melangkah menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
